Siaga Gunung Agung, Komisi VIII DPR Minta Peran Pasebaya Agung Ditingkatkan

WAKIL KETUA Komisi VIII Sodik menyerahkan kenang-kenangan pada Ketua BPBD Bali Dewa Mantra disampingi Agung Putri Astrid, Anggota Komisi VIII dari Dapil Bali (kanalbali/IST)

DENPASAR, kanalbali.com – Situasi Gunung Agung yang belum stabil mendapat perhatian dari Komisi VIII DPR RI. Senin, 30 Juli 2018, komisi yang antara lain membidangi masalah kebencanaan ini mendatangi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bali.

Dalam pertemuan itu terungkap permintaan agar peran Pasebaya Agung dapat difasilitasi oleh BNPB. “Peran ini sudah kami dengar sebelumnya dan mohon bisa ditingkatkan karena menjadi model partisipasi aktif masyarakat dari bawah,” kata Agung Putri Astrid, salah-satu anggota komisi.

Pasebaya Agung adalah komunitas yang didirikan oleh para Kepala Desa dari 28 Desa yang terdampak di seputar Gunung Agung. Komunitas ini aktif menjembatani persebaran informasi kepada masyarakat dan sangat dipatuhi. Misalnya, dalam hal kapan harus mengungsi dan daerah mana yang berbahaya. Pasebaya juga menangani beberapa titik pengungsian.

“Saat ini Pasebaya malah membuat spot wisata untuk berselfie dengan aman dengan latar belakang Gunung Agung,” kata Agung Putri.

Selain partisipasi masyarakat, Komisi VIII juga banyak mempertanyakan alur pendanaan dalam penanganan bencana termasuk dalam hal pengungsian. Hal itu itu akan menjadi masukan dalam pembahaan RUU tentang kebencanaan.

Menanggapi hal itu, PLT Ketua BPBD Bali I Dewa Mantra menyebut, sejak awal pihaknya sudah melibatkan pihak Pasebaya Agung dalam penanganan kebencanaan. “Di lapangan kami sangat terbantu karena penyebaran informasi yang cepat dan ditaati oleh warga,” ujarnya.

Sementara untuk pendanaan, menurutnya, BNPB sudah menghabiskan dana hingga Rp 31 Milyar untuk penanganan erupsi gunung Agung yang dibiayai dengan dana APBN. Dana ini belum termasuk untuk penanganan pengungsi yang dibiayai oleh Pemerintah Daerah dan Kabupaten. (kanalbali/RFH)