Rekam Jejak Sudrajat, Khianati Gus Dur dan Oportunis-Pragmatis Demi Jabatan dan Kekuasaan

Bila dihitung secara politik, penetapan Mayjen (Purn) Sudrajat sebagai calon Gubernur Jawa Barat oleh Gerindra untuk bertarung pada Pilgub 2018 dapat menimbulkan masalah.

Pasalnya, warga NU di Provinsi tersebut tak akan pernah melupakan pengkhianatan Sudrajat pada Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Padahal, Gus Dur bagi kalangan NU merupakan sosok yang tak terlupakan. Dia tak hanya Kyai atau Ketum PBNU saja, melainkan sudah diakui seperti Wali.

Kisah pengkhianatan Sudrajat kepada Gus Dur itu terjadi pada tahun 1999. Ketika itu Presiden Gus Dur mencopot Sudrajat dari Kapuspen TNI, dan digantikan oleh Marsekal Muda Graito Usodo.

Pergantian Kapuspen TNI itu ternyata mebuat “marah” Sudrajat, lalu dia mengkritik Presiden Gus Dur mengenai pendapat Gus Dur tentang Presiden sebagai penguasa tertinggi AD, AL, AU, dan Kepolisian. Dia tak sepakat dengan pernyataan Gus Dur itu.

Parahnya, kritikan Sudrajat itu dinyatakan di hadapan publik. Hal itu sama saja dengan posisinya sebagai seorang prajurit TNI yang menghina panglima tertinggi di hadapan publik.

Agus Wirahadikusuma, dikutip dari buku Gus Dur, Militer dan Politik, karya Malik Haramain (LKiS, 2004; hal 238), mengomentari pernyataan Sudrajat: “Dia tidak memahami rambu-rambu profesionalitas tentara. Dalam tataran demokratis, tentara itu tidak bisa mengkritik dan menyalahkan Presidennya. Dan, dia hanya Kapuspen, kalau perlu diserahkan saja pada panglima melalui jalur semestinya, jangan lewat publik.”

Selain pernah berkhianat pada Presidennya sendiri, rekam jejak Sudrajat juga menunjukkan bahwa dirinya adalah seorang yang oportunis-pragmatis terkait dengan jabatan. Dia kerap lompat-lompat partai demi kekuasaan.

Sebagaimana yang kita ketahui, sebelum bergabung dengan Gerindra Sudrajat menjadi Ketua DPW ormas Nasdem Jawa Barat. Kemudian, dia lompat gerbong untuk mendapatkan tiket menjadi Gubernur Jawa Barat.

Proses Pilkada adalah upaya memilih pemimpin terbaik. Hal itu bisa dilakukan bila rakyat memilih calon pemimpin dengan rasional, serta memperhatikan kualitas dan rekam jejak calon.

Oleh sebab itu, masyarakat hendaknya dapat memilih calon pemimpin yang terbaik dengan mengetahui latar belakang dan rekam jejak para calon agar terhindar dari politik beli kucing dalam karung.