THR dan Bantuan Sembako Bukan untuk Kuras Keuangan Negara

Menjelang Hari Raya Idhul Fitri tahun ini, Pemerintah kembali mengucurkan Tunjangan Hari Raya (THR) untuk para PNS, TNI dan Polri.

Tak hanya itu, sebulan berikutnya Pemerintah juga mencairkan gaji ke-13 kepada para abdi negara tersebut.

Di sisi lain, pada setiap kunjungan kerja ke daerah, Presiden Joko Widodo juga rajin memberikan bingkisan sembako untuk masyarakat. Hal itu sebagai wujud bantuan sosial negara kepada rakyatnya.

Tentu saja, dengan segala macam fasilitas tersebut banyak orang yang senang. Para abdi negara merasa terbantu, juga masyarakat merasa diperhatikan.

Namun, bukan berarti nyinyiran dan fitnah kepada pemerintah atas kebijakan THR dan bantuan sembako itu tidak ada. Faktanya, masih banyak yang menyebut itu sebagai cara Pemerintah memboros-boroskan anggaran. Selain itu juga menyebut sebagai taktik meningkatkan elektabilitas Presiden Jokowi menjelang tahun politik.

Mendengar tuduhan itu sebenarnya cukup membuat kita yang paham untuk tersenyum kecut. Pasalnya, alasan tersebut justru menunjukkan bahwa mereka yang berkomentar negatif tak paham sama sekali dengan kebijakan pemerintah.

Misalnya, THR untuk aparatur sipil negara itu tidak diputuskan tiba-tiba menjelang Lebaran 2018 saja. Namun, sebenarnya itu telah diputuskan sejak tahun sebelumnya, tepatnya saat pembahasan anggaran tahunan yang dilakukan bersama antara pemerintah, DPR, Kementerian dan Lembaga terkait.

Dengan demikian, sungguh tidak tepat bila adanya THR itu dikaitkan dengan upaya politik Presiden Jokowi untuk menguras keuangan negara menjelang tahun politik.

Lagian, THR dan Gaji ke-13 diberikan secara obyektif sebagai bentuk apresiasi atas kinerja aparatur negara yang menunjukkan peningkatan kinerja yang tercatat dalam LAKIP. Sehingga itu juga sudah menjadi mekanisme rutin sejak tahun-tahun sebelumnya dan tidak dilakukan hanya pada saat ini saja.

Kemudian, terkait bantuan sembako kepada rakyat saat Presiden melakukan kunjungan kerja di daerah juga sama. Hal itu telah dilakukan sejak tahun-tahun sebelumnya.

Dulu pun juga tak pernah dipermasalahkan. Karena bantuan sosial berupa sembako merupakan cara pemerintah mendekatkan diri pada rakyatnya.

Sehingga itu juga bukan hanya dilakukan saat ini saja, atau menjelang tahun politik saja. Semua sudah ada mekanisme dan sistemnya sejak dulu.

Dengan demikian, berbagai program kerja Presiden Jokowi di atas menunjukkan bahwa anggaran negara memang digunakan sesuai dengan peruntukkannya. Hal itu membawa dampak positif yang bisa dirasakan langsung pada rakyat.

Munculnya suara miring terkait kebijakan-kebijakan di atas kenyataannya memang diangkat oleh pihak oposisi untuk mendiskreditkan Presiden Jokowi. Padahal, pihak yang dihinanya itu secara nyata telah bekerja dengan baik. Juga telah menunjukkan kinerja dan keberpihakkan yang nyata pada masyarakat.