Guru Honorer Kaltim Berharap Ada Kenaikan THR di Lebaran Tahun 2020

Salah satu guru honorer di Samarinda, Salpiansyah, Guru SDN 016 Samarinda Ulu. | Photo by Karja/Titiantoro

Karja - Masuknya virus corona di Indonesia berdampak kepada seluruh stakeholder, baik dari segi ekonomi, sosial, maupun pendidikan. Pemerintah RI pun telah membuat kebijakan-kebijakan untuk mengatasi situasi genting ini, sehingga menyebabkan banyak sekolah yang menghadapi kesulitan tersendiri dalam memberi upah kepada tenaga pendidik beserta stafnya.

Hal ini tentunya berdampak juga pada nasib guru honorer yang tidak mendapatkan gaji yang semestinya. Di Kalimantan Timur sendiri, ada sebanyak 2.247 tenaga honorer dari Sekolah Dasar (SD) sampai Sekolah Menengah Atas (SMA) atau Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang sampai saat ini masih terus memperjuangkan tuntutan kenaikan insentif. Selama ini gaji yang didapat perbulannya merupakan dari BOSNAS dan BOSDA yang dinilai tidak cukup untuk menghidupi keluarga mereka.

Makkullau, selaku Ketua Forum Guru Honorer Kaltim mengatakan para guru honorer selama ini selain bekerja sebagai guru, juga bekerja sampingan untuk menambah pemasukan mereka. Apalagi pada situasi sekarang, dengan adanya kebijakan physical distancing, sehingga pemasukan mereka menjadi menurun, karena tidak bisa leluasa untuk keluar rumah.

“Pada situasi sekarang ini kami para guru honorer sedang dalam keadaan yang cukup sulit. Faktanya, mesti kami telah mendapatkan pemasukan di luar gaji kami mengajar, tetap saja uang untuk membeli kebutuhan sehari-hari sangat kurang,” katanya Sabtu (25/4/2020) kemarin.

Makkullau juga menuturkan, seluruh guru honorer butuh sekali perhatian dari pemerintah. Dia berharap pemerintah dapat mempertimbangkan kenaikan nominal Tunjangan Hari Raya (THR) para guru honorer saat mendekati Hari Raya Idul Fitri tahun 2020, yang dari awalnya Rp 500 ribu menjadi Rp1 juta.

“Untuk guru swasta setiap mau lebaran ada dapat gaji 13 dan THR. Sedangkan kita para guru honorer yang juga terdampak COVID-19 bisa lebih diperhatikan nasibnya. Guru honor dinaikanlah insentifnya, kalau bisa sampai Rp 1 juta,” imbuhnya.

Makkullau telah melakukan berbagai upaya, seperti menemui Ketua DPRD Samarinda mengenai tuntutan kenaikan insentif guru honorer secepatnya. Dengan alasan guru honorer yang terdampak COVID-19, pemerintah juga perlu menyiapkan anggaran khusus bagi tenaga pengajar honor. Hanya saja, realisasi kenaikan insentif ini belum menemui titik terang, sedangkan untuk pengeluaran selama di rumah juga sangat besar.

“Kami berharap pemerintah cepat memenuhi permintaan kami. Kemarin dijanjikan bulan Januari, tapi sampai saat ini belum ada realisasi. Nominal 13,482 miliar untuk memenuhi tambahan Rp 500 ribu bagi insentif 2.247 guru honorer. Sedangkan, alokasi dana bagi kebijakan lain yang bisa mencapai triliunan malah cepat pelaksanaannya,” tandasnya.