Warga Dayak Kaltim Siap Kawal IKN dan Memohon Menteri Dari Kaltim

Konten Media Partner

Karja

19 September 2019 11:04 WIB

Aliansi Organisasi Masyarakat Dayak Kalimantan Timur dan Majelis Rakyat Kalimantan Timur Berdaulat, yang terdiri dari 12 organisasi masyarakat Kalimantan Timur, menggelar konferensi pers pada Rabu (19/9) di Kantor BNPB Kaltim.

Agenda tersebut dimaksudkan sebagai bentuk pernyataan sikap bersama yang diwakili dan disampaikan oleh Yulianus Henock selaku Deputi Presiden Majelis Adat Dayak Nasional (MADN) Kalimantan Timur perihal pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) baru ke Provinsi Kalimantan Timur.

Pada dasarnya, seluruh organisasi masyarakat Kalimantan Timur yang tergabung menyetujui, mendukung serta diikutsertakan sebagai pengawas perencanaan pemindahan Ibu Kota Negara ke Provinsi Kalimantan Timur.

Yulianus Henock ketika diwawancarai awak media pada Rabu (16/9) | Photo by Karja

"Kami Aliansi Organisasi Masyarakat Dayak Kalimantan Timur dan Majelis Rakyat Kalimantan Timur Berdaulat, siap mendukung, mengawal dan mengamankan semua rencana percepatan perpindahan Ibu Kota Negara ke Provinsi Kalimantan Timur", kata Yulianus Henock.

Aliansi ini juga meminta bahwa perencanaan tata kelola dan pengelolaan Ibu Kota dan sekitarnya harus memperhatikan kearifan lokal, situs dan cagar budaya kawasan hutan adat. Selain itu, ditambahkan pula jangan sampai pemindahan Ibu Kota Negara baru malah membuat tersingkirnya masyarakat adat setempat dari tanah leluhurnya.

Memohon Kepada Jokowi untuk Memilih Menteri dari Kalimantan

Dalam pernyataannya, Yulianus juga menyampaikan permohonan kepada Jokowi dan Mar'uf Amin sebagai presiden dan wakil presiden terpilih untuk membentuk Menteri Negara Khusus Percepatan Perpindahan Ibu Kota Negara Republik Indonesia.

"Kami Aliansi Organisasi Masyarakat Dayak Kalimantan Timur dan Majelis Rakyat Kalimantan Timur Berdaulat memohon dengan hormat kepada Presiden dan Wakil Presiden terpilih 2019-2024, Bapak Ir. Joko Widodo dan Bapak KH. Dr. Prof. Mar'uf Amin membentuk Menteri Negara Khusus Percepatan Perpindahan Ibu Kota Negara Republik Indonesia", katanya.

Tidak lupa, Ia juga menyampaikan permohonan kepada Jokowi dan Mar'uf Amin untuk menunjuk putra terbaik Kalimantan Timur apapun latar belakangnya, baik dari birokrat, akademisi, professional dan politis, sebagai Menteri Negara Khusus Percepatan Perpindahan Ibu Kota Negara Republik Indonesia.

Kedua belas organisasi yang tergabung dalam pernyataan sikap bersama antara lain :

1. Majelis Rakyat Kalimantan Timur Berdaulat (MRKB)

2. Majelis Adat Dayak Nasional (MADN) Deputi Kalimantan Timur

3. Forum Intelektual Dayak Nasional Daerah Kalimantan Timur (FIDNDKT)

4. Dewan Adat Dayak Kalimatan Timur (DADKT)

5. Ikatan Cendekiawan Dayak Nasional (ICDN) Kalimatan Timur

6.Persekutuan Dayak Kalimantan Timur ( PDKT)

7.Dewan Pertahanan Adat Dayak Kutai Banjar Kalimantan Timur ( DPADKBKT)

8. Gerakan Pemuda Asli Kalimantan ( GEPAK)

9. Laskar Mandau Adat Dayak Kalimantan Timur (LMADKBKT)

10. Komando Pertahanan Adat Dayak Kalimantan Timur (KPADKT)

11. Komando Pertahanan Adat Dayak Kutai Banjar Kaltim (KPADKBK)