DPR RI Dipimpin Seorang Perempuan, Mungkinkah?

Ilustrasi pemimpin perempuan (Foto: LANTERIA/Shutterstock)

Sejak Indonesia merdeka hingga sekarang, belum pernah ada sekali pun perempuan Indonesia yang menjabat sebagai Ketua DPR. Presiden perempuan kita sudah punya, yakni Megawati Soekarnoputri (2001-2004).

Lalu, kapankah lembaga legislatif kita yang memiliki tugas dan wewenang sebagai penyambung lidah rakyat akan dipimpin oleh seorang perempuan?

Amerika Serikat Sudah Melakukannya

Nancy Pelosi, Ketua Dewan Perwakilan Amerika Serikat untuk masa jabatan 2019-2010 (Foto: Wikimedia Commons)

Nancy Patricia D'Alesandro Pelosi tercatat sebagai perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua Dewan Perwakilan Amerika Serikat (Speaker of the United States House of Representatives). Politisi Partai Demokrat ini pertama kali menjabat pada 4 Januari 2007 untuk masa jabatan hingga 3 Januari 2009, lalu lanjut dari 6 Januari 2009 hingga 3 Januari 2011.

Pada awal tahun 2019, tepatnya 3 Januari, Nancy Pelosi kembali berhasil menduduki jabatan sebagai Ketua Dewan Perwakilan Amerika Serikat. Artinya, perempuan kelahiran 26 Maret 1940 ini sudah tiga kali terpilih sebagai ketua lembaga legislatif Amerika Serikat. Belum ada perempuan lain yang menyamai prestasinya.

Walaupun seorang perempuan, tetapi Nancy dikenal sebagai politisi yang cukup berani. Balik ke tahun 2007, kala sedang ramai-ramainya pemberitaan mengenai Perang Irak, di mana Presiden Bush berencana menambah pasukan ke sana, Nancy bersama Pemimpin Mayoritas Senat, Harry Reid, mengirimi Bush sepucuk surat guna mengutuk tindakan itu.

"Di sini tidak ada solusi militer murni di Irak. Hanya ada solusi politik. Menambahkan lebih banyak pasukan tempur hanya akan membahayakan lebih banyak orang Amerika dan meregangkan militer kita ke titik puncak tanpa keuntungan strategis," Kurang lebih begitulah penggalan isi suratnya.

Barrack Obama, pada masa pemerintahannya, sempat memuji Nancy sebagai Ketua Dewan Perwakilan Amerika Serikat terbaik yang pernah ia miliki selama menjabat sebagai presiden. Salah satu ihwalnya adalah kala perempuan Baltimore, Maryland, Amerika Serikat, itu mampu menepis kekhawatiran Obama terkait pembuatan hukum layanan kesehatan (PPACA atau ACA atau Obamacare).

Awalnya, program Obamacare sempat diragukan beberapa pihak, termasuk dari Kepala Staf Gedung Putih, Rahm Emanuel. Akan tetapi, Nancy tetap memperjuangkannya, hingga akhirnya disahkan pada 23 Maret 2010.

Menarik, untuk mengetahui gebrakan apa yang akan dilakukan Nancy di bawah kepemimpinan seorang presiden dari Partai Republik, Donald Trump. Sebelum menjadi Ketua Dewan Perwakilan Amerika Serikat, Nancy juga sudah beberapa kali menjadi pemimpin oposisi di Parlemen Amerika Serikat. Ia cukup sering melontarkan kritik kepada Trump, dalam beberapa kesempatan, mereka sering terpotret tengah berada dalam perdebatan.

Menengok Negara Tetangga di Wilayah Asia Tenggara

Mungkin kita juga perlu menengok beberapa negara tetangga kita yang terdekat, di wilayah Asia Tenggara, sudah mempercayakan kursi ketua parlemen kepada kaum hawa. Di Filipina yang menganut sistem parlemen bikameral, sekarang House of Representatives mereka dipimpin oleh politisi perempuan bernama Gloria Macapagal Arroyo , yang sempat menjadi Presiden Filipina ke-14.

Di negara-negara yang menganut sistem parlemen unikameral, Laos adalah yang pertama mengangkat ketua parlemen perempuan, Pany Yathotou , yang menjabat dari tahun 2010 hingga sekarang. Di Singapura, ada Halimah Yacob yang menjabat dari tahun 2013-2017. Sementara itu, Nguyễn Thị Kim Ngân menjadi ketua parlemen pertama di Vietnam sejak tahun 2016 hingga sekarang.

Halimah Yacob, yang kini menjabat sebagai Presiden Singapura (Foto: Wikimedia Commons)

Terlepas dari kontroversi yang meliputi perjalanan karier politik mereka, tetapi setidaknya mereka sudah mencatat sejarah. Indonesia kapan?

Harapan dari Ketua DPR Perempuan

Kasus Baiq Nuril, Agni 'UGM', dan korban pemerkosaan di Jambi hanyalah segelintir dari kasus ketidakadilan terhadap kaum perempuan. Bisa jadi, masih banyak lagi kasus-kasus yang belum terekspos.

RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) tengah digodok terus oleh DPR RI, tetapi entah kapan terselesaikan. Padahal, bisa jadi undang-undang tersebut menjadi sangat penting untuk melindungi perempuan-perempuan Indonesia dari bayang-bayang tindakan pelecehan dan kekerasan seksual.

Apakah jika seandainya ketua DPR kita adalah seorang perempuan, RUU ini akan lebih cepat untuk disahkan? Ya, itu salah satu harapan saya. Tentu, sesama perempuan harusnya dapat lebih mengerti satu sama lain, bukan?

Walau di sisi lain, saya juga berharap para lelaki dapat juga lebih peka soal ini. Sebab, tentu kasus-kasus semacam ini menjadi tanggung jawab seluruh lapisan masyarakat juga.