Total Diplomacy Untuk Kampanyekan Kelapa Sawit Indonesia

Upaya diplomasi perlu terus dilakukan secara strategis untuk mengkampanyekan Kelapa Sawit Indonesia yang menunjang pembangnan berkelanjutan, dengan melibatkan seluruh stakeholders di luar negeri, termasuk mahasiswa, profesional, dan diaspora Indonesia di Belanda. Hal tersebut disampaikan oleh Dindin Wahyudin, Kepala Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Multilateral Kementerian Luar Negeri pada acara Dialogue on Sustainable Palm Oil yang diselenggarakan di KBRI Den Haag, Belanda pada hari Kamis, 21 November 2019.

Menurut Dindin, berbagai pihak Uni Eropa terus meluncurkan black campaign dan informasi yang menyesatkan mengenai industri Kelapa Sawit Indonesia, termasuk di dalam berbagai forum PBB dan multilateral lainnya. Padahal pemerintah Indonesia bersama dengan kalangan swasta dan para petani telah mengambil langkah-langkah agar industri sawit Indonesia menjadi lebih berkelanjutan melalui berbagai cara, antara lain memenuhi sertifikasi (RSPO dan ISPO), Pemerintah telah mengelurkan peraturan moratorium pembukaan lahan bagi perkebunan kelapa sawit, intensifikas produktivitas kelapa sawit yang ada, hingga mendorong implementasi sistem zero waste management.

Minyak kelapa sawit merupakan komoditas strategis bagi Indonesia. Kelapa Sawit merupakan sumber kehidupan bagi para petani kecil yang memiliki 42% dari total kepemilikan perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Industri kelapa sawit juga menciptakan peluang kerja bag 17 juta orang.

Dekan Fakultas Kehutanan Universitas Jambi, Dr. Forst. Bambang Irawan yang juga menjadi pembicara pada kegiatan tersebut menyampaikan bahwa Industri kelapa sawit terbukti secara ilmiah memiliki dampak positif pada peningkatan pendapatan dan kesejahteraan serta pengentasan kemiskinan bagi masyarakat pedesaan di Indonesia. Industri minyak sawit Indonesia merupakan 54% dari total pasokan minyak bersertifikasi di dunia. Di Indonesia, Industri kelapa sawit setidaknya mendukung pencapaian delapan dari tujuh belas Tujuan Pembangunan berkelanjutan (sustainable development goals).

Diskusi tersebut dihadiri oleh berbagai kalangan di Belanda, yakni akademisi, pengusaha, jurnalis, serta diaspora professional dan pelajar Indonesia. Diskusi dilakukan untuk berbagi pandangan mengenai sejauh mana upaya-upaya yang dilakukan berbagai kalangan di Indonesia agar industri kelapa sawit di Indonesia menjadi berkelanjutan. Pandangan para peserta yang hadir menunjukkan bahwa tidak semua masyarakat di Belanda sepaham dengan kampanye negatif yang dilakukan oleh Uni Eropa terhadap Kelapa Sawit.

Beberapa peserta yang berasal dari kalangan professional dan akamedisi menyarankan bahwa Indonesia harus bisa memahami secara utuh motivasi dari kampanye negatif yang dilakukan oleh sejumlah pihak di Eropa agar diplomasi yang dilakukan dapat berjalan efektif. Dalam diskusi tersebut, perwakilan dari persatuan pelajar Indonesia (PPI) setempat menyatakan keinginannya untuk berkontribusi dalam upaya penangkalan kampanye negative tersebut di Belanda dan Eropa, antara lain melalui media sosial.