news-card-video
Jakarta
imsak
subuh
terbit
dzuhur
ashar
maghrib
isya

Gus Halim Segera Tuntaskan Transformasi UPK Eks PNPM-MPd ke BUM Desa Bersama

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Akun resmi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia
Konten dari Pengguna
25 Maret 2022 16:20 WIB
·
waktu baca 3 menit
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Tulisan dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar memberikan arahan saat membuka Rapat Koordinasi Teknis Penguatan BUMDes dan Percepatan Transformasi Pengelola Dana Bergulir Masyarakat Eks PNPM Mandiri Perdesaan menjadi BUMDes Bersama LKD di Medan, Jumat (24/3/2022). Foto: Wening/Kemendes PDTT
zoom-in-whitePerbesar
Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar memberikan arahan saat membuka Rapat Koordinasi Teknis Penguatan BUMDes dan Percepatan Transformasi Pengelola Dana Bergulir Masyarakat Eks PNPM Mandiri Perdesaan menjadi BUMDes Bersama LKD di Medan, Jumat (24/3/2022). Foto: Wening/Kemendes PDTT
ADVERTISEMENT
Penguatan BUM Desa Bersama lembaga keuangan desa (lkd) harus menjadi solusi pemberdayaan Masyarakat dalam rangka pengentasan kemiskinan desa. Proses transformasi Unit Pengelola (UPK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat-Mandiri Pedesaan (PNPM-MPd) ke BUM Desa Bersama LKD pun harus tuntas di awal tahun 2023.
ADVERTISEMENT
"Sekarang 515 BUM Desa bersama yang sudah bertransformasi. Kita percepat agar awal Februari 2023 selesai sesuai perintah undang undang, ini untuk percepatan pengentasan kemiskinan yang ada di desa" ujar Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar dalam Rapat Koordinasi Teknis Penguatan Badan Usaha Milik Desa dan Percepatan Transformasi Pengelola Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama LKD di Medan, Sumatera Utara pada Jumat (25/3/2022).
Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar memberikan arahan saat membuka Rapat Koordinasi Teknis Penguatan BUMDes dan Percepatan Transformasi Pengelola Dana Bergulir Masyarakat Eks PNPM Mandiri Perdesaan menjadi BUMDes Bersama LKD di Medan, Jumat (24/3/2022). Foto: Wening/Kemendes PDTT
LKD merupakan unit usaha di bawah BUM Desa Bersama untuk wilayah kecamatan. Kemendes PDTT telah menggandeng Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk pengawasan, pendampingan, dan pembinaan LKD. Upaya transformasi UPK menjadi BUM Desa Bersama LKD ini sangat penting untuk menjaga dana masyarakat tetap menjadi milik publik, sekaligus memformalkan LKD sehingga bisa diawasi OJK.
ADVERTISEMENT
Dengan demikian, Gus Halim berharap dengan transformasi eks UPK PNPM ke BUM Desa Bersama LKD ini akan semakin menyentuh substansi penanggulangan kemiskinan dan memperluas keterlibatan masyarakat miskin. Selain karena BUM Desa sudah berbadan hukum, pengelolaan asset PNPM akan lebih bermanfaat bagi pengentasan kemiskinan dan penguatan ekonomi perdesaan.
“Dengan mempertimbangkan jumlah masyarakat dan kondisinya, BUM Desa menjadi payung hukum paling cocok untuk menaunginya,” ujarnya.
Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar memberikan arahan saat membuka Rapat Koordinasi Teknis Penguatan BUMDes dan Percepatan Transformasi Pengelola Dana Bergulir Masyarakat Eks PNPM Mandiri Perdesaan menjadi BUMDes Bersama LKD di Medan, Jumat (24/3/2022). Foto: Wening/Kemendes PDTT
Untuk diketahui, Sebanyak 4.793 dari 5.300 UPK PNPM-MPd belum bertransformasi menjadi Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Bersama Lembaga Keuangan Desa (LKD). Transformasi ini merupakan bentuk penyelamatan yang dilakukan oleh pemerintah atas dana UPK PNPM LKD sebesar Rp12,7 Triliun dengan aset Rp594 Miliar yang tak lain adalah hak masyarakat miskin.
ADVERTISEMENT
Dengan bertransformasi menjadi BUM Desa, akan memilik ruang gerak yang luas dalam pengelolaan asset eks UPK tersebut. Sejak disahkannya Undang Undang Cipta Kerja, BUM Desa leluasa mengekspor hasil BUM Desa tanpa pihak ketiga, mengelola ruas jalan untuk rest area, dan masih banyak lagi yang bertujuan untuk membangkitkan ekonomi di desa
Sementara itu, Wakil Gubernur Sumatera Utara Musa Rajekshah menegaskan dalam pembangunan desa membutuhkan peran dari berbagai pihak. Rajekshah menjelaskan komitmen kepemimpinannya untuk fokus membangun desa. Tentu saja dengan memperhatikan masing-masing potensi yang dimiliki setiap desa.
"Saat ini kami juga fokus membangun desa menata kota yang menjadi jargon kami. Apalagi saat ini kita juga sama-sama mengetahui hampir di seluruh Indonesia ekonomi sempat menurun di tengah pandemi. Ekonomi di desa adalah sebuah gerakan baru yang mendorong ekonomi kembali bangkit," ujar Musa.
Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar memberikan arahan saat membuka Rapat Koordinasi Teknis Penguatan BUMDes dan Percepatan Transformasi Pengelola Dana Bergulir Masyarakat Eks PNPM Mandiri Perdesaan menjadi BUMDes Bersama LKD di Medan, Jumat (24/3/2022). Foto: Wening/Kemendes PDTT
Dalam hal ini, bidang ekonomi menurut Rajekshah menjadi salah satu sektor penting yang diperhatikan. Terlebih dalam kondisi pandemi yang menjadi faktor utama terjadinya kontraksi ekonomi baik di desa, tingkat nasional, bahkan global.
ADVERTISEMENT
"Kami sedang mendorong di desa-desa agar menggerakkan wisata dan ekonomi desa dalam arti program dari desa dan bumdes dari masyarakat desa. Pastinya transformasi pengelola dana bergulir masyarakat eks program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama LKD ini akan memberi dampak baik," tutupnya.