Menteri Anas Resmikan MPP Pasuruan: Ini Dampak Nyata Reformasi Birokrasi

MenPANRB Abdullah Azwar Anas saat meresmikan Mal Pelayanan Publik (MPP) Maslahat Kabupaten Pasuruan, Kamis (17/11). Foto: Dok. KemenPANRB

Terintegrasinya berbagai layanan perizinan dan non-perizinan melalui Mal Pelayanan Publik (MPP) merupakan dampak nyata dari pelaksanaan reformasi birokrasi terutama di daerah.

Hal tersebut disampaikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas saat meresmikan MPP Maslahat Kabupaten Pasuruan, Kamis (17/11).

“Presiden Joko Widodo ingin reformasi birokrasi ini berdampak, tidak hanya menjadi tumpukan kertas. MPP ini adalah salah satu dampak. Dampaknya di pelayanan, dulu sulit sekarang harus lebih mudah. Apresiasi untuk Kabupaten Pasuruan yang telah mengembangkan MPP, yang pastinya akan mengakselerasi kualitas pelayanan publik di sini,” katanya.

MenPANRB Abdullah Azwar Anas saat meresmikan Mal Pelayanan Publik (MPP) Maslahat Kabupaten Pasuruan, Kamis (17/11). Foto: Dok. KemenPANRB

Anas memaparkan, Presiden Jokowi memerintahkan agar birokrasi bergerak lincah dan cepat, salah satunya diwujudkan dengan menyatukan beragam pelayanan dari berbagai instansi ke dalam MPP. Hal tersebut mempermudah masyarakat yang ingin mengurus berbagai keperluan tidak perlu ke banyak tempat namun cukup di MPP.

MPP Maslahat Kabupaten Pasuruan, lanjut Anas, menjadi MPP ke-76 di Indonesia. “Kita akan percepat kehadiran MPP di banyak daerah lainnya. Targetnya 100 MPP akhir tahun ini, dan tahun depan semua kabupaten/kota sudah punya MPP, termasuk sebagian berwujud MPP Digital,” ujarnya.

MenPANRB Abdullah Azwar Anas saat meresmikan Mal Pelayanan Publik (MPP) Maslahat Kabupaten Pasuruan, Kamis (17/11). Foto: Dok. KemenPANRB

Menteri Azwar Anas pun berharap agar setiap kepala daerah berkomitmen membangun MPP dalam upaya perbaikan pelayanan bagi masyarakat dan meninggalkan legacy di daerah masing-masing. Ia berharap ke depan MPP tidak sekadar bangunan namun sudah mengarah ke digitalisasi. Dengan demikian masyarakat hanya tinggal membuka gawai untuk mengurus pelayanan.

“Saya apresiasi kinerja pemerintah daerah yang membuat MPP. Setelah MPP berjalan kita bergerak ke MPP digital sehingga masyarakat mengurus layanan cukup melalui handphone. Intinya MPP adalah pelayanan terintegrasi,” ujarnya.

MenPANRB Abdullah Azwar Anas saat meresmikan Mal Pelayanan Publik (MPP) Maslahat Kabupaten Pasuruan, Kamis (17/11). Foto: Dok. KemenPANRB

Menteri Anas mengapresiasi MPP Maslahat Kabupaten Pasuruan karena dinilai telah menyediakan layanan yang cukup lengkap. Ditambah dengan fasilitas yang disediakan juga cukup banyak dan terletak di lokasi strategis, yang mudah dijangkau oleh masyarakat Kabupaten Pasuruan.

Diharapkan pelayanan yang diberikan dapat terus ditingkatkan dan jumlah layanan juga terus ditambah.

Pada kesempatan yang sama, Bupati Pasuruan Irsyad Yusuf menjelaskan bahwa pemberian nama Maslahat yang artinya manfaat, sebagai harapan dengan kehadiran MPP Pasuruan di tengah masyarakat dapat membawa banyak manfaat. Sebelumnya MPP Maslahat Kabupaten Pasuruan telah dilakukan soft launching pada 18 September 2021 lalu.

“Harapan kami bisa memberi manfaat bagi masyarakat, mempermudah pelayanan publik dan tempat ini (MPP) menjadi satu kesatuan di kompleks pemerintahan Kabupaten Pasuruan,” katanya.