Infrastruktur PUPR Akan Meningkatkan Daya Saing Indonesia

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Foto: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat )

Salah satu permasalahan yang dimiliki Indonesia adalah konektivitas antar daerah, yang disebabkan oleh masih minimnya infrastruktur. Pasalnya, kehadiran infrastruktur yang baik akan memudahkan mobilitas orang dan barang, yang pada akhirnya akan membantu perkembangan ekonomi negara.

Hal inilah yang kemudian membuat pemerintah memprioritaskan pembangunan infrastruktur, untuk meningkatkan daya saing nasional dan pemerataan hasil pembangunan, sekaligus mengurangi disparitas antar wilayah.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono mengatakan, terdapat lima kategori infrastruktur, yakni energi, transportasi, sumber daya air, komunikasi dan pemukiman.

“Dari lima kategori infrastruktur tersebut, tiga di antaranya berada dalam lingkup tanggung jawab Kementerian PUPR, yakni transportasi berupa jalan dan jembatan, sumber daya air seperti bendungan, irigasi, air minum, sanitasi, dan terakhir, pemukiman,” kata Menteri Basuki baru-baru ini.

Kementerian PUPR sendiri memiliki kewenangan untuk meningkatkan konektivitas dan membuka daerah terisolir, dengan melakukan pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan yang dilakukan di seluruh Indonesia.

Pembangunan Infrastruktur Jalan Tol (Foto: Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat )

Untuk pembangunan jalan di daerah yang sudah berkembang, pembiayaannya didorong melalui kerja sama dengan badan usaha (KPBU) melalui investasi jalan tol. Dengan demikian, anggaran pemerintah melalui APBN dapat difokuskan pada pemeliharaan kemantapan kondisi jalan nasional dan pembangunan jalan di daerah-daerah belum berkembang, seperti kawasan perbatasan dan kawasan timur Indonesia.

“Menurut saya, [kemajuan] infrastruktur akan membuat orang desa tetap di desa. Misalnya, dengan adanya tol Salatiga-Semarang, orang Salatiga tidak perlu lagi kos di Semarang, karena bisa pulang pergi, hanya perlu 20 menit,” jelas Menteri Basuki.

Selain itu, menurutnya, kelancaran mobilitas yang disebabkan oleh semakin baiknya infrastruktur jalan juga akan mengurangi biaya logistik sehingga meningkatkan daya saing produk Indonesia.

Selain itu, tantangan lain yang bisa diatasi melalui pembangunan infrastruktur adalah pemanfaatan sumber daya yang belum optimal dalam mendukung kedaulatan pangan dan energi, serta urbanisasi yang masih tinggi.

Target dan Capaian Infrastruktur PUPR

Tinjauan Padat Karya Tunai (Foto: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat )

Selama masa kerjanya sejak tahun 2015 lalu, Kementerian PUPR telah membuat beberapa capaian bagus dari setiap kategori infrastruktur yang menjadi bagian dari tugasnya.

Untuk aspek konektivitas, misalnya, Kementerian PUPR setiap tahunnya melakukan pemeliharaan rutin dan rehabilitasi jalan nasional sepanjang 40 ribu kilometer. Untuk pembangunan jalan baru, yang pada tahun 2015-2017 mencapai 2.621 km, akan bertambah pada tahun 2018 ini sepanjang 811 km, sementara di tahun 2019 mendatang akan bertambah hingga sepanjang 556 km. Jumlah ini sudah melampaui target Renstra Kementerian PUPR 2015-2019, yaitu sepanjang 2.650 km.

Sebagai catatan, pembangunan jalan tol sejak 2015 hingga Juli 2018, terdapat tambahan jalan tol sepanjang 443 km yang telah dioperasikan. Rinciannya, pada akhir tahun 2015 telah dioperasikan jalan tol sepanjang 132 km, sementara pada tahun 2016 terdapat tambahan 44 km jalan tol yang dioperasikan. Sedangkan pada tahun 2017 sepanjang 156 km jalan tol baru dioperasikan, dan pada tahun ini, hingga 15 Juli 2018 lalu, jalan tol baru yang bisa dinikmati masyarakat telah mencapai 110 km.

Sementara di sektor infrastruktur sumber daya air, pada periode 2015-2019 ini Kementerian PUPR menargetkan pembangunan 65 bendungan, yang terdiri dari 49 bendungan baru dan 16 bendungan lanjutan. Pada tahun 2019 mendatang, ditargetkan 29 bendungan akan selesai dengan kapasitas tampung mencapai 2,16 miliar m3, dan akan menambah luas persentase irigasi dari bendungan (irigasi premium) menjadi 14,28% dari luas jaringan irigasi Indonesia yang mencapai 7,1 juta hektar.

Di bidang perumahan, Kementerian PUPR memiliki Program Satu Juta Rumah, dengan total pembangunan rumah yang telah dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Daerah, para pengembang perumahan, dan dana sosial perusahaan pada periode 2015-2017 sebanyak 2.469.538 unit. Rinciannya, pada tahun 2015 lalu telah dibangun sebanyak 699.769 unit rumah, tahun 2016 sebanyak 867.950 unit, dan tahun 2017 sebanyak 902.000 unit. Pada tahun 2018 ini, ditargetkan bisa dibangun 1 juta unit rumah baru.

Sementara untuk infrastruktur dasar seperti air minum, sanitasi dan penataan kawasan kumuh, Kementerian PUPR bersama stakeholder lainnya berupaya mencapai target 100-0-100, atau 100% akses aman air minum, 0% kawasan kumuh dan 100% sanitasi layak, pada tahun 2019 mendatang.

Untuk pemenuhan kebutuhan air minum, Kementerian PUPR memperkiraan capaian pada periode 2015-2018 ini mencapai 20.438 liter/detik, dari target hingga tahun 2019 sebesar 34.319 liter/detik. Sedangkan dalam penanganan kawasan kumuh sendiri Kementerian PUPR terus berusaha meningkatkan kinerja mereka yang sudah menangani kawasan kumuh hingga 13.556 hektare dari target 38.431 hektare. Sedangkan untuk pembangunan infrastruktur sanitasi dan persampahan, Kementerian PUPR telah bisa melayani tambahan 9.616.334 Kepala Keluarga (KK) dari target hingga 2019 sebesar 12.163.334 KK.

Dengan segala capaian tersebut, jika semua berjalan dengan lancar dan berbagai kendala mampu diatasi, target pembangunan infrastruktur yang menjadi lingkup tanggung jawab Kementerian PUPR akan terselesaikan.