Bareskrim Polri Tindak 7 Perusahaan Tambang Diduga Bermasalah di Konawe Utara

Area tambang di Kabupaten Konawe Utara. Foto: Dok.Istimewa

Bareskrim Polri dikabarkan melakukan penindakan kepada 7 perusahan pertambangan yang diduga bermasalah di Kabupaten Konawe Utara (Konut), Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra).

Penindakan itu dikabarkan sudah berlangsung sejak beberapa hari lalu, Mabes Polri juga meminta bantuan kepada Ditreskrimsus Polda Sultra.

Kabar penindakan itu dibenarkan oleh Kepala Polda Sultra, Brigjen Pol Merdisyam. "Iya benar, memang ada tim (Mabes Polri), gabungan dengan kita (Polda Sultra) juga,"  jelas Merdi, Selasa (17/3).

Meski membenarkan penindakan itu, Merdi enggan menjelaskan lebih detail terkait masalah apa penindakan itu dilakukan. "Inikah sifatnya tertutup, dan menjadi domain Mabes, kita hanya membantu penindakan itu," katanya.

Penindakan yang dilakukan Mabes Polri itu terbilang mengejutkan, sebab Kabupaten Konawe Utara menjadi wilayah hukum Polda Sultra, tapi malah Mabes yang lebih dulu melakukan penindakan.

Terkait hal itu, Merdi menjelaskan bahwa kemungkinan laporan terkait masalah perusahaan tambang di Konut disampaikan langsung ke Mabes Polri, dan bukan ke Polda Sultra.

"Bukan siapa yang turun (menindak) duluan, tapi mungkin laporan tersebut ada di Mabes, kegiatan  tersebut bersama sama juga dengan kita," jelasnya.

Informasi yang dihimpun kendarinesia/kumparan, Tim Mabes Polri mengamankan 12 alat berat jenis ekscavator milik beberapa perusahaan yang beroperasi di Konut. Alat berat itu diamankan di Mapolsek Wiwirano. Tapi, Kapolda mengaku belum mengatahui hal itu. "Belum tau soal itu," singkatnya.

Dikonfirmasi wartawan, Kapolres Konawe Utara, AKBP Achmad Fathul Ulum juga membenarkan penindakan yang dilaksanakan Mabes Polri. Dia juga membenarkan bahwa 12 alat berat diamankan di Mapolsek Wiwirano.

"Ya, benar ada penindakan yang dilakukan Mabes Polri. Selebihnya silahkan tanyakan ke Bid Humas Polda. Benar, 12 alat berat dititip ke Polsek Wiwirano," kata Kapolres saat dikonfirmasi.

Area tambang di Konawe Utara. Foto: Dok.Ula Galigo

Sama seperti Kapolda Sultra, Kapolres juga mengaku tak tahu saat ditanya apakah penindakan itu berkaitan dengan 7 perusahaan yang menambang di area  IUP PT Bososi ? Namun, yang jelas, Kapolres membenarkan bahwa penindakan masih terus berlanjut.

Informasi yang dihimpun dari sumber kendarinesia menyebut, ada tujuh perusahaan tambang di Konut yang ditindak oleh Mabes Polri.

Ketujuh perusahaan itu adalah PT PNN, PT BOSOSI PRATAMA, PT RMI,  PT NPM, PT AMPA, PT JALUR MAS dan PT TNI. Menurut sumber, 7 perusahaan yang ditindak adalah perusahaan yang melakukan Join Operasional (JO) dengan PT Bososi, tapi menambang diluar area PT Bososi.

Salah seorang pihak perusahaan PT Bososi, Faisal, saat dikonfirmasi kendarinesia, Selasa sore (17/3), membenarkan bahwa Mabes Polri melakukan penindakan di area PT Bososi.

"Betul, ini masih berjalan pemeriksaannya," ungkap Faisal.

Faisal juga membenarkan bahwa ketujuh perusahaan yang ditindak tersebut adalah JO PT Bososi. Jurnalis kendarinesia lalu mengirimkan daftar 7 perusahaan JO PT Bososi yang ditindak, dan Faisal membenarkannya. "Betul, itu," katanya.

Faisal mengungkapkan, Mabes Polri melakukan penindakan terhadap 7 perusahan itu karena diduga bermasalah dengan titik koorindinat. "Masalah titik koordinat," katanya

Dia juga membenarkan bahwa 7 perusahaan itu ditindak karena menambang diluar area PT Bososi. Faisal bilang, PT Bososi tidak pernah mengarahkan mereka untuk menambang di luar areanya.

"Betul itu (menambang diluar area PT Bososi), dan tidak ada yang arahkan keluar," katanya.

Dia juga membenarkan bahwa perusahaan itu menambang di luar area PT Bososi tanpa sepengetahuan pihak PT Bososi. "Betul (menambang diluar area tanpa sepengetahuan PT Bososi)," pungkasnya.

Jangan lupa follow kendarinesia di Instagram (@kendarinesia) dan klik tombol 'IKUTI' untuk ragam informasi menarik lainnya yang terjadi di Sulawesi Tenggara.