Demo di Kendari Ricuh, Pendemo Dipukuli Hingga Terkapar, Wartawan Ikut Dihajar

Tangkapan layar aksi demonstrasi berujung ricuh di depan Kantor BLK Kota Kendari pada Kamis (18/3).

Aksi demonstrasi berujung ricuh terjadi di depan Balai Latihan Kerja (BLK) Kota Kendari antara pihak keamanan dari kepolisian dan para demonstran pada Kamis (18/3).

Pantauan awak media di lokasi, demonstran terlibat adu mulut dengan aparat kepolisian yang mengamankan demonstrasi tersebut hingga terjadi kericuhan dan kejar-kejaran di jalan raya.

Seorang demonstran yang diketahui bernama Tike, mahasiswa Universitas Sulawesi Tenggara (Unsultra) tampak dianiaya, dipukul hingga ditendang di bagian dada oleh personel kepolisian hingga terkapar di jalan raya depan Kantor BLK Kendari.

Tak hanya demonstran, seorang jurnalis yang meliput jalannya demonstrasi juga sempat mendapat perlakuan serupa oleh aparat kepolisian. Walau jurnalis tersebut telah menunjukan kartu jurnalisnya, ia tetap mendapat hantaman dari aparat kepolisian.

Paur Subbag Humas Polres Kendari, Bripka Afrimal yang dikonfirmasi kendarinesia belum memberikan pernyataan terkait hal tersebut. Ia masih akan mengonfirmasi kepada Kabag Ops Polres Kendari.

"Saya konfirmasi dulu ke Kabag Ops karena saya tidak di lokasi saat itu," ungkap Afrimal.

Aksi demonstrasi yang menuntut Pokja dan BLK Kendari membatalkan hasil lelang pekerjaan workshop las dan orkshop otomotif mobil itu awalnya berlangsung damai.

Kericuhan timbul ketika massa mencoba melakukan aksi bakar ban di depan gerbang Kantor BLK Kendari, tetapi dihalang-halangi aparat kepolisian yang melakukan pengamanan.

"Lelang ini telah menabrak regulasi dan peraturan yang berlaku. Kami meminta Pokja dan pimpinan BLK Kendari untuk membatalkan pemenang lelang pekerjaan workshop las dan workshop otomotif mobil. Kami juga meminta Sekjen Kemenaker RI mencopot kepala BLK Kendari," ujar koordinator demonstrasi, Aldo Zafar.

Menanggapi hal itu, Kepala BLK Kendari, Laode Haji Polondu mengatakan, ia tak mengetahui perihal proses tender tersebut. Ia menyebut, proses tender merupakan kewenangan Pokja yang telah ditunjuk.

"Awalnya di 2020, Pokja itu di-SK-kan oleh Kepala BLK. Di 2021, surat tugas dibentuk oleh Kepala Biro Umum di Kementerian. Anggotanya 2 orang dari pusat (Kemenaker) dan 3 dari BLK Kendari," kata Polondu.

Dirinya menegaskan, tak bisa mengintervensi kerja dari Pokja karena mereka bekerja secara independen.

"Kami tidak bisa memonitor karena Pojka bekerja secara independen. Hubungan saya dengan Pokja nanti setelah kegiatan (tender) selesai. Saya nda tau apa-apa. Mereka kerja independen," katanya.