Kapolda Sultra: Demo di Masa Bencana Corona Terancam Pasal Berlapis

Kepala Kepolisian Daerah Sultra, Brigjen Merdisyam (Tengah) saat menggelar konfrensi pers di Mapolda Sultra.. Foto: Wiwid Abid Abadi/kendarinesia.

Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara telah menginstruksikan kepada seluruh jajarannya di 17 Kabupaten dan Kota untuk melakukan pendekatan secara persuasif untuk membubarkan kerumunan warga.

Namun, jika hal itu tak diindahkan, maka Polisi akan bertindak tegas sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku.

Kepala Kepolisian Daerah Sultra, Brigjen Merdisyam menjelaskan, langkah itu ditempuh menyusul adanya himbauan pemerintah dan maklumat Kapolri untuk melakukan pembatasan sosial demi mencegah penyebaran Virus Corona atau Covid-19.

Tertuang juga dalam Maklumat Kapolri, kata Merdi, seluruh kegiatan yang sifatnya mengumpulkan massa tidak akan dizinkan, termasuk aksi demonstrasi.

Merdi menegaskan, bahwa ada sanksi tegas bagi warga yang tak mengindahkan arahan pemerintah, yaitu pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan.

"Intinya kami jalankan aturan yang berlaku, kalau masih ada yang berani melanggar maka sudah tahu sanksinya," tegas Merdi, Selasa malam (24/3).

Merdi juga menanggapi aksi unjuk rasa mahasiswa di gedung DPRD Sultra beberapa hari lalu yang terpaksa dibubarkan, menurut dia kegiatan tersebut telah dilarang, Polisi juga sudah meminta agar aksi itu tak dilakukan dengan alasan keselamatan umum, tapi tak di indahkan. 

"Sudah kami ingatkan, tapi mereka yang turun aksi masih ngeyel dan tidak mau dengar, padahal kami telah sampaikan jika tetap melakukan aksi maka hal itu melanggar hukum Negara, dan tentunya masyarakat akan marah karena ada sebagian orang yang tidak taat dengan instruksi pemerintah," jelasnya.

Dia kembali menegaskan, bagi pihak-pihak yang tidak mentaati imbauan kepolisian untuk membubarkan diri dari kerumunan massa, salah satunya adalah demo, maka akan dijerat dengan pasal berlapis, yaitu Pasal 212 KUHP, Pasal 216 KUHP dan Pasal 218 KUHP yang isinya barangsiapa yang tidak mentaati petugas yang berwenang yang saat ini menjalankan tugas, maka hal itu dapat pidana.

"Pembubaran massa merupakan bagian penting dari pencegaan penyebaran wabah virus Corona," katanya.

Merdi mengungkapkan, para mahasiswa yang berunjuk rasa di DPRD Sultra beberapa waktu lalu juga melakukan aksinya di depan Mako Polda Sultra. Kepolisian sudah menyampaikan larangan tersebut dan tak memberi izin, namun tetap dilanggar.

"Selama ini kami belum menerapkan pasal 212 KUHP, Pasal 216 KUHP dan Pasal 218 KUHP, namun kami telah persuasif mengingatkan kepada mereka yang melakukan aksi demostrasi. Kami tidak ada alasan bila mereka masih melakukan, kami akan menjalankan Undang-Undang tersebut," pungkasnya.

Untuk mengantisipasi penyebaran virus Covid-19, kata Merdi, pihak Polda Sultra telah berkeliling kejalan-jalan mengimbau kepada warga agar tetap berada dirumah dan menghindari krumunan serta tetap menerapkan pola hidup sehat.

Seperti diketahui, data terbaru yang dikeluarkan Gugus Tugas Covid-19 Sultra pada Senin (23/3),  3 warga Sultra dinyatakan positif Corona, 15 orang bertatus Pasien dalam Pengawasan (PDP) dan Orang dalam Pemantauan hampir mencapai seribu orang.

𝙅𝙖𝙣𝙜𝙖𝙣 𝙡𝙪𝙥𝙖 𝙛𝙤𝙡𝙡𝙤𝙬 𝙠𝙚𝙣𝙙𝙖𝙧𝙞𝙣𝙚𝙨𝙞𝙖 𝙙𝙞 𝙄𝙣𝙨𝙩𝙖𝙜𝙧𝙖𝙢 @𝙠𝙚𝙣𝙙𝙖𝙧𝙞𝙣𝙚𝙨𝙞𝙖 𝙙𝙖𝙣 𝙠𝙡𝙞𝙠 𝙩𝙤𝙢𝙗𝙤𝙡 '𝙄𝙆𝙐𝙏𝙄' 𝙪𝙣𝙩𝙪𝙠 𝙧𝙖𝙜𝙖𝙢 𝙞𝙣𝙛𝙤𝙧𝙢𝙖𝙨𝙞 𝙢𝙚𝙣𝙖𝙧𝙞𝙠 𝙡𝙖𝙞𝙣𝙣𝙮𝙖 𝙮𝙖𝙣𝙜 𝙩𝙚𝙧𝙟𝙖𝙙𝙞 𝙙𝙞 𝙎𝙪𝙡𝙖𝙬𝙚𝙨𝙞 𝙏𝙚𝙣𝙜𝙜𝙖𝙧𝙖.