Kemenkumham Sultra: 500 TKA China Tidak Ditolak, Tapi Ditunda Kedatanganya

Konten Media Partner
1 Mei 2020 14:27 WIB
comment
13
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sultra, Sofyan. Foto: Wiwid Abid Abadi/kendarinesia
zoom-in-whitePerbesar
Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sultra, Sofyan. Foto: Wiwid Abid Abadi/kendarinesia
ADVERTISEMENT
Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), Sofyan menegaskan bahwa rencana kedatangan 500 TKA China ke Sultra tidak bisa ditolak. Namun, kedatangan mereka ditunda.
ADVERTISEMENT
Sofyan bilang, penundaan kedatangan ratusan pekerja asal Tiongkok itu mempertimbangkan kondisi kebatinan masyarakat Sultra yang sedang stress akibat pandemi Corona.
"Kami tunda, karena kondisi kebatinan masyarakat Sultra masih stres karena Corona, termasuk saya. Dan kami tidak tolak, karena kami tidak memiliki dasarnya," kata Sofyan kepada wartawan.
Sofyan menjelaskan, ratusan TKA yang akan datang ke Sultra nantinya adalah para TKA yang sudah dipastikan bebas terjangkit Virus Corona. Mereka juga bakal mengantongi lisensi kesehatan.
"Orang (500 TKA) yang masuk ini yang sudah benar-benar steril dari Corona, dan sudah sesuai prosedur. Nantinya mereka juga akan membawa lisensi kesehatan yang sudah 14 hari," imbuhnya.
Menurut Sofyan, ratusan TKA tersebut nantinya akan datang secara bertahap, dan akan bekerja di bidang pekerjaan yang masyarakat lokal belum menguasai bidang pekerjaan tersebut.
ADVERTISEMENT
"Nantinya, 500 TKA China masuk secara bertahap, dan mereka didatangkan untuk bekerja pada bidang pekerjaan yang masyarakat Sultra belum mengetahui bidang pekerjaan itu," katanya.
"Tidak menutup kemungkinan, pada saat pekerjaan itu selesai, mereka akan balik kembali (ke China) dan akan digantikan oleh orang pribumi," sambungnya.
Sofyan mengatakan, penundaan tersebut bukan berarti bahwa pemerintah anti China atau investasi. Sebab, kata dia, ada belasan ribu masayarakat yang juga bekerja di PT VDNI, tempat di mana nantinya 500 TKA China itu akan bekerja.
"Hasil kesepakatan kami tidak anti China dan investasi, karena dibutuhkan. Karena kita tidak bisa munafikan ada 11 ribu orang kita yang bekerja di PT VDNI," pungkasnya.