Ridwan Bae dan Ali Mazi Bicara Soal Penyebab Banjir dan Evaluasi IUP

Ridwan Bae (berbaju coklat), Menteri PUPR, Mochamad Basuki Hadimuljono saat meninjau bendungan Ameroro di Kabupaten Konawe, Kamis (20/6). Foto: Lukman Budianto/kendarinesia.

Anggota DPR RI Perwakilan Sulawesi Tenggara (Sultra) meninjau beberapa lokasi banjir di Kabupaten Konawe bersama Gubernur Sultra Ali Mazi, serta Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Mochamad Basuki Hadimuljono, Kamis (20/6).

Dalam kesempatan itu, Ridwan Bae memberi usul kepada Ali Mazi agar segera membentuk tim khusus untuk menyelidiki penyebab banjir Sultra, khususnya Konawe dan Konawe Utara.

"Memang kita ada harapan bahwa bapak gubernur bisa membentuk tim khusus untuk menangani persoalan ini (banjir)," kata Ridwan saat meninjau jembatan Ameroro bersama rombongan.

Menurut anggota komisi V DPR RI ini, gubernur harus menggandeng semua pihak dalam menyelidiki penyebab banjir di Sultra.

Selain itu, Ridwan juga mengusul kepada gubernur agar meninjau kembali Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang ada di Sultra, khususnya yang beroperasi di Kabupaten Konawe dan Konawe Utara.

"Apapun alasannya, disini ada tambang. Bahwa benar atau tidak tambang itu mempengaruhi banjir, kita tidak tau. Tapi itu perlu didalami," terang Ridwan Bae.

Banjir bandang yang menerjang Konawe Utara, Sultra membuat Tk ini belum bisa digunakan aktifitas belajar mengajar guru dan siswa karena masih tertutup bekas lumpur banjir, Foto: Istimewa.

Di tempat yang sama, Gubernur Sultra, Ali Mazi merespon positif usulan Ridwan Bae untuk menggandeng seluruh pihak menyelidiki penyebab banjir.

"Semua kita libatkan. Kampus, tim ahli, konsultan, para ahli, kita turunkan, nanti kita berhubungan dengan para menteri," kata Ali Mazi.

Dia juga berjanji akan mengevaluasi IUP yang ada di Sultra khususnya di Konawe dan Konawe Utara.

"Udah pastilah akan ada revisi (IUP) bagi beberapa yang sudah tidak jalan, kita cabutlah," tambah Ali Mazi.

"Izin itu kurang lebih 393 ya, tapi yang beroperasi (di Konawe dan Konawe Utara) mungkin kurang dari sepuluh. Yang tidak CnC kita cabut sesuai petunjuk KPK," jelas Ali Mazi.

---

Lukman Budianto