APBD Kepri 2021 Defisit Rp 300 Miliar

Jalanan di Tanjungpinang, Kepulauan Riau. Foto: Ismail/kepripedia.com

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kepulauan Riau 2021 mengalami defisit sebesar Rp 300 miliar. Hal tersebut diungkapkan Gubernur Kepri, Ansar Ahmad, Senin (5/4).

"Setelah kita hitung-hitung defisit sekitar Rp 300 miliar," ungkapnya.

Meski demikian, lanjut Ansar, pihaknya tidak khawatir karena defisit itu masih bisa ditutupi dengan restrukturisasi, penghematan Anggaran OPD, sisa tender, Silpa, serta selisih antara target penerimaan dengan realisasi.

"Maka kita saat ini sedang menyisir itu, maka tak usah khawatir," ujarnya.

Selain itu, ia mengatakan, saat ini Pemprov Kepri masih menunggu hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Kepri, untuk mengetahui besaran Silpa. Sehingga, pembahasam APBD Perubahan 2021 bisa segera dilaksanakan.

"Makanya sekarang sedang kita sisir. Karena ita langsung kejar perubahan secepatnya dan mendahulukan program-program yang prioritas," kata Ansar.

Diakuinya, porsi APBD Kepri 2021 masih sangat minim untuk mewujudkan program-program yang direncanakan. Terlebih, dengan komitmennya yang ingin 'memoles' ibukota Provinsi Kepri, Tanjungpinang, Bintan, Lingga hingga Kota Batam.

Maka dari itu, perlu dukungan anggaran dari pemerinya pusat untuk mewujudkan hal tersebut.

"Maka, pada tahun ini kita akan perbanyak perencanaan dan DED dahulu, termasuk Lahan dan sebagainya. Karena, kita ingin mencari bantuan dari pemerintah pusat juga," demikian Ansar.