APBD Kepri 2021 Disahkan Rp 3,986 Triliun, Naik Rp 29 Miliar

Suasana rapat pengesahan APBD Kepri 2021 di kantor DPRD Provinsi Kepri. Foto: Ismail/kepripedia.com

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kepulauan Riau 2021 akhirnya disahkan sebesar Rp 3,986 triliun. Jumlah tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp 29 miliar atau 0,7 persen dibandingkan tahun 2020 yang berjumlah Rp 3,958 miliar.

Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kepri, Dewi Kumalasari, dalam laporan akhirnya menyampaikan pendapatan daerah Provinsi Kepri pada tahun 2021 diproyeksikan Rp 3,701 triliun. Dengan rincian, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp 1,352 triliun, mengalami kenaikan Rp 49,3 miliar atau 3,6 persen dari tahun 2020 sebesar Rp 1,303 triliun.

Dana transfer pemerintah pusat sebesar Rp 2,348 triliun, dan pendapatan lain-lain yang sah sebesar Rp 1,2 miliar.

"Dana transfer dari pemeritah pusat mengalami penurunan sebesar Rp 191 miliar atau 8,15 persen dibandingkan tahun 2020 Rp 2,569 triliun," ujarnya, Senin (30/11).

Sementara itu, ia mengatakan, untuk total belanja daerah pada 2021 diestimasikan sebesar Rp 3,984 triliun, dan Silpa sebesar Rp 285 miliar.

"Besaran total anggaran belanja tersebut sesuai dengan prioritas pembangunan melalui kegiatan OPD dengan mengedepankan anggaran pendidikan minimal 20 persen dan kesehatan minimal 10 persen," tambah wanita yang menjabat sebagai Wakil Ketua I DPRD Kepri.

Menurut Dewi, pihak banggar telah melakukan pembahasan secara maraton terkait ranperda APBD 2021. Diawali dengan pembahasan rancangan KUA PPAS yang telah disepakati 23 november lalu. Kemudian, dilanjutkan dengan pembahasan ranperda antara banggar dam TAPD Pemprov Kepri.

"Pembahasan antara banggar dan TAPD sudah dilalsanakan sebanyak 7 kali pertemuan untuk menyepakati jumlah APBD 2021," ungkapnya.

Sementara itu, Penjabat sementar (Pjs) Gubernur Kepri, Bahtiar Baharudin, mengucapkan apresiasi kepada DPRD dan TAPD Pemprov Kepri yang telah menyelesaikan pembahasan Ranperda APBD 2021.

Menurutnya, dari jumlah belanja tersebut telah dialokasikan anggaran yang cukup untuk penaganan COVID-19. Mulai dari penanganan kesehatannya, pemulihan ekonomi, dan penyediaan jaring pengaman sosial. Namun,tetap memprioritaskan anggaran pendidikan minimal 20 persen, kesehatan 10 persen dan infarstruktur.

"Saya mengucapkan terimakasih kepada banggar dan TAPD yang telah merampung perda APBD 2021," tukasnya.