APBD Kepri 2021 Turun Sebesar Rp 117 Miliar

Penyerahan KUPA-PPAS dalam paripurna DPRD Kepri di Dompak, Tanjungpinang, Kamis (19/8). Foto: Ismail/kepripedia.com

Gubernur Kepri, Ansar Ahmad menyampaikan rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUA) dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Perubahan 2021.

Dalam Perubahan KUPA-PPAS tersebut, APBD Kepri 2021 mengalami penurunan sebesar Rp 117,9 miliar dari yang semula dianggarkan sebesar Rp 3,986 triliun menjadi Rp 3,868 triliun.

"Pandemi COVID-19 ini menjadi salah satu dasar pertimbangan Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun 2021, yaitu adanya perubahan kebijakan pada tingkat pusat yang berkaitan dengan keuangan daerah dalam rangka pencegahan dan penanganan COVID-19," ungkapnya dalam paripurna DPRD Kepri di Dompak, Tanjungpinang, Kamis (19/8).

Lebih lanjut, dia menjelaskan, selisih tersebut berasal dari proyeksi anggaran penerimaan pembiayaan daerah dan proyeksi peningkatan pendapatan daerah. Sehingga, untuk menutupi potensi defisit yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau adalah dengan melakukan penyesuaian belanja daerah.

Dipaparkan Ansar, pendapatan daerah Kepri tahun 2021 diproyeksikan mengalami peningkatan pendapatan sebesar Rp 102,49 miliar. Dengan demikian, total pendapatan semula yang diproyeksikan sebesar Rp 3,701 triliun menjadi Rp 3,804 triliun.

Sedangkan, pembiayaan daerah berdasarkan LHP BPK RI terhadap Laporan Keuangan Pemprov Kepri sebesar Rp 64,5 miliar yang semula diproyeksikan sebesar Rp 285 miliar atau terdapat selisih sebesar Rp 220,4 miliar.

"Sehingga untuk menutupi potensi defisit yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau adalah dengan melakukan penyesuaian belanja daerah," ungkap Ansar.

Selain itu, Gubernur Ansar juga menjelaskan tentang Prioritas Pembangunan Daerah yang terdiri dari Pemantapan Kepri sebagai Bunda Tanah Melayu, Peningkatan pendapatan dan kualitas hidup masyarakat, Pemerataan infrastruktur dan lingkungan yang berkualitas, Peningkatan keunggulan di bidang kemaritiman, dan Pemantapan tata kelola pemerintahan.

"Kelima prioritas pembangunan daerah tersebut akan dicapai melalui berbagai program dan kegiatan pembangunan serta pokok-pokok pikiran DPRD yang dirumuskan dalam Perubahan Kebijakan Umum APBD," tutup Ansar.