Bintan Jadi Lokasi Pertemuan untuk Rakor Para Menteri Indonesia

Pulau Bintan, Kepulauan Riau. Foto: welcometobintan

Sejumlah menteri Indonesia akan berkumpul di Bintan, Provinsi Kepulauan Riau dalam rangka penerapan tatanan kenormalan baru khususnya di sektor pariwisata dan mendukung program reaktivasi wisata domestik pasca COVID-19.

Selain itu para menteri juga akan menyiapkan strategi khusus dalam mempromosikan pariwisata nusantara dan menghidupkan kembali perekonomian sektor pariwisata.

Terdapat 15 menteri yang akan turut hadir dalam kegiatan Sosialisasi Adaptasi Kebiasaan Baru di kawasan wisata Lagoi, Bintan, yang akan berlangsung tanggal 25 hingga 26 September 2020 mendatang.

Bukan tanpa alasan kegiatan ini diadakan di Bintan. Menurut Buralimar, Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau, lokasi yang dipilih, sesuai janji dari Kemenpar untuk menunjukkan bahwa Bintan merupakan salah satu kawasan strategis untuk pariwisata nasional yang akan dibuka terlebih dahulu bersama beberapa daerah lainnya. 

“Bali, Jakarta, Kepri, dan 5 daerah prioritas lain itu menjadi tempat destinasi duluan yang akan dibuka. Sekaligus menunjukkan kepada negara Singapura dan Malaysia bahwa kita sudah siap untuk menerima kembali wisatawan. Jadi, kita mulai dari awal.

“Itu dari pariwisata. Tapi, kalau dari sisi ekonominya, mungkin salah satu ekonomi yang cepat berkembangkan di Bintan. Mungkin selama ini Batam sudah sering, ya di Bintan untuk kali ini.” terang Buralimar. 

Diketahui 3 menteri koordinator akan hadir rakorpim yakni Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi, Menko Bidang Politik, Hukum dan HAM, Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

Lalu, dihadiri 11 menteri lainnya yakni Menteri Keuangan, Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri, Menteri BUMN, Menteri Sosial, Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Koperasi UKM, Menteri Pertanian, Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Selain itu juga dihadiri oleh Jaksa Agung, Kapolri, Ketua KPK, Kepala BPKP RI, Kepala LKPP RI, Kepala Staf TNI AD, Wakapolri, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Wakil Menteri BUMN, Wakil Menteri Keuangan dan Wakil Menteri Perdagangan dan Ketua Umum Kadin Indonesia.