Dituding Rekayasa Angka Positif COVID-19, Wali Kota Batam: Tidak Masuk Akal

Wali Kota Batam, Muhammad Rudi. Foto: Istimewa

Wali Kota Batam, Muhammad Rudi angkat bicara soal tudingan terhadap dirinya dan tim medis telah merekayasa angka positif COVID-19 di Kota Batam.

Rudi mengaku geram, karena tenaga medis yang telah berjuang menangani pasien COVID-19 juga turut dituduh mengarang angka hingga turut dituding mempolitisasi COVID-19.

“Ada isu yang sengaja dikembangkan bahwa Wali Kota dan tim medis sengaja merekayasa angka positif COVID-19. Saya kira ini hal yang tidak masuk akal. Mana mungkin Wali Kota melakukan itu, dosa besar jika saya melakukan itu,” kata Rudi, Minggu (7/6) kemarin.

“Mereka (tim medis) ini sudah bekerja ikhlas. Masih saja tega dituding macam-macam,” tambah Pria yang juga menjabat Kepala BP Batam itu.

Menurutnya, ujaran sesat di media sosial tersebut sangat tidak pantas. Ia menilai menjelang pemilihan kepala daerah (Pilkada), kebijakannya selalu dikaitkan dan menjadi objek politisasi oknum-oknum tertentu. Karena itu, Rudi berharap agar masyarakat lebih bijak menerima dan menyikapi informasi yang beredar.

“Jangan sampai karena kebencian, membuat kita berlaku tak adil,” imbuhnya.

Mengenai kondisi ekonomi Batam, Rudi pun mengakui jika saat ini dalam kondisi terpuruk akibat pandemi COVID-19 yang melanda kota Batam sejak Maret lalu. Ditambah tidak adanya wisatawan yang datang.

Berdasarkan hal itu, kata Rudi, pihaknya memfokuskan diri terhadap penanganan virus yang kini menjadi pandemi tersebut.

"Sehingga Batam jadi satu-satunya daerah yang melakukan penyisiran, terlebih kita didukung oleh pengusaha,” terangnya.

Ia menambahkan, Batam memiliki keunggulan dalam penanganan COVID-19 karena mempunyai alat tes COVID-19 (PCR) sendiri. Dengan itu, pengujian swab dapat dilakukan secara mandiri.

Meski begitu, ia berharap kasus positif di Kota Batam terus berkurang dan yang dinyatakan positif cepat sembuh. Ia pun meminta kepada masyarakat untuk disiplin melaksanakan protokol kesehatan jelang new normal 15 Juni nanti.

“Kalau ini berjalan, maka tanggal 15 Juni sudah mulai bisa kita longgarkan. Tentu semua sangat bergantung pada masyarakat Batam secara keseluruhan. Kita harus bisa menjadi contoh dan guru buat diri sendiri dan lingkungan sekitar,” tegasnya.