news-card-video
Jakarta
imsak
subuh
terbit
dzuhur
ashar
maghrib
isya

DPRD Kepri Desak Pemprov Gesa Pembahasan APBD-P

Konten Media Partner
21 Agustus 2020 17:08 WIB
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Riau, Jumaga Nadeak. Foto: Istimewa
zoom-in-whitePerbesar
Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Riau, Jumaga Nadeak. Foto: Istimewa
ADVERTISEMENT
Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Riau, Jumaga Nadeak, mendesak Pemprov Kepri mempercepat pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan 2020.
ADVERTISEMENT
Hal tersebut mengingat ditengah kondisi pandemi COVID-19 ini kondisi keuangan daerah juga sedang tidak baik. Bahkan, pertumbuhan ekonomi Kepri juga sedang terguncang hingga menyentuh angka minus.
"Makanya kita minta pengajuan pembahasan APBD Perubahan dari Pemprov Kepri dipercepat untuk disampaikan Banggara (Badan Anggaran) DPRD Provinsi Kepri,” ujarnya, belum lama ini.
Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) tersebut menjelaskan, percepatan ini sebagai buntut dari banyaknya realokasi atau rasionalisasi anggaran untuk menangani pandemi COVID-19. Ditegaskannya, APBD Perubahan 2020 ini kemungkinan digunakan untuk menentukan langkah-langkah atau kebijakan yang akan diterapkan dengan menyesuaikan kekuatan yang tersedia.
“Apabila APBD-P tidak dipercepat, ini akan menyusahkan Pemprov Kepri nantinya, arena target pembangunan tidak tercapai. Ujung-ujungnya nanti sisa lebih penggunaan anggaran akan banyak lagi. Sementara kita butuh manfaat APBD untuk membantu pergerakan ekonomi daerah saat ini,” jelas Jumaga.
ADVERTISEMENT
Ia pun mengingatkan, deadline pengesahan APBD Perubahan memang pada Oktober mendatang. Namun apabila pembahasan dipercepat, tentu sama-sama bisa mengetahui kondisi keuangan daerah. Baik itu mengenai progres Pendapatan Asli Daerah (PAD) maupun tentang penerimaan dana transfer dari Pemerintah Pusat.
“Sekarang ini kita belum bisa menyatakan apakah kondisi APBD Perubahan nanti defisit atau tidaknya. Maka dari itu, kita minta pembahasan dipercepat. Sehingga jika terjadi defisit anggaran, Pemprov Kepri masih bisa menentukan langkah dengan melakukan efisiensi anggaran atau rasionalisasi kegiatan,” tutup Jumaga.