DPRD Minta Plt. Gubernur Perjuangkan APBD Kepri di Pusat

Konten Media Partner
19 Juli 2019 17:22 WIB
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
DPRD Minta Plt. Gubernur Perjuangkan APBD Kepri di Pusat
zoom-in-whitePerbesar
ADVERTISEMENT
Anggota Komisi II DPRD Kepri, Ing Iskandarsyah mengingatkan agar Pelaksana tugas (Plt) Gubernur Kepri Isdianto untuk melanjutkan perjuangan hak-hak Provinsi Kepri di pusat, yang pernah dilakukan oleh Gubernur Kepri yang saat ini non aktip.
ADVERTISEMENT
Hak tersebut, berupa pengelolaan labuh jangkar 0-12 mil laut. Selain itu turut serta untuk mendapatkan saham 10 persen dalam pengelolaan produksi minyak yang ada di Blok Natuna.
"Pak Isdianto harus bisa menerobos hambatan yang selama ini mengganjal dalam memperoleh hak-hak Kepri, terutama dalam pengelolaan ruang laut dan memperoleh saham 10 persen dari pengolahan minyak di block Natuna. Itu merupakan hak masyarakat Kepri," katanya Jumat (19/7/2019).
Ditegaskannya, Kepri harus membuat lompatan besar guna meningkatkan APBD Kepri, untuk masa yang akan datang. Karena, selama ini kenaikan APBD Kepri cenderung kecil dibandingkan kenaikan inflasi pertahun
Nah, untuk mewujudkan hal tersebut Plt Gubernur? wajib melanjutkan perjuangan Provinsi Kepri di pusat
dalam mengelola labuh jangkar dan mendapatkan saham 10 persen pengelolaan produksi minyak yang ada di Blok Natuna
ADVERTISEMENT
"Tujuan kita mengelola ini, agar kita mampu lebih mandiri dalam belanja APBD dimana selama ini dari total jumlah APBD, kontribusi PAD adalah lebih kurang hanya 35 persen, sisanya kita sangat tergantung transfer dana dari pusat yang mencapai lebih kurang 65 persen," ungkap Iskandarsyah.
Ketua Fraksi PKS-PPP DPRD Kepri ini menegaskan, seharusnya alokasi APBD Kepri harus diatas Rp 4 triliun. Karena, Provinsi Kepri butuh belanja besar untuk membangun kebutuhan pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan program pemberantasan kemiskinan secara menyeluruh.
Apabila APBD Kepri hanya tumbuh rata-rata 2-5 persen akan sulit bagi Kepri untuk mempercepat proses pembangunan karna kebutuhan dan pembiyaan daerah kepulauan jauh lebih mahal dibanding dengan provinsi yang wilayahnya lebih banyak daratan.
ADVERTISEMENT
"Kepri tidak perlu takut-takut untuk mendapatkan haknya dari pusat, apalagi sudah ada dalam amanah UU. Jika kita memperkuat Kepri sama juga kita memperkuat Indonesia," tegasnya.
Penulis : Umay
Editor : Wak JK