Fantastis, Anggaran Pokir Anggota Dewan di Kepri 7 Miliar Perorang

Konten Media Partner
20 November 2019 14:49 WIB
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Komisaris Umum BUP Kepri, Huzrin Hood (tengah) bersama tamu undangan. Foto : Ismail/kepripedia.com
zoom-in-whitePerbesar
Komisaris Umum BUP Kepri, Huzrin Hood (tengah) bersama tamu undangan. Foto : Ismail/kepripedia.com
ADVERTISEMENT
Tokoh Pembentukan Provinsi Kepri Huzrin Hood menduga adanya indikasi bagi-bagi jatah anggaran pokok pikiran (pokir) pada pembahasan APBD 2020, yang dianggarkan hampir 7 miliar Bahkan, dugaan tersebut dikuatkan dengan adanya informasi bahwa alokasi yang dianggarkan untuk pikir anggota DPRD Kepri mencapai ratusan miliar.
ADVERTISEMENT
"Saya dapat data dan kabar, bahwa dana Pokir dewan Kepri mencapai Rp500 miliar," katanya, Senin (19/11) kemarin.
Ia memaparkan, berdasarkan informasi yang diperoleh anggaran Pokir yang diperoleh setiap anggota DPRD Kepri berbeda-beda tergantung jabatannya. Untuk ketua dan wakil masing-masing sebesar Rp 7 miliar, ketua komisi masing-masing Rp 5 miliar, sementara untuk anggota Rp4 miliar.
"Kami akan menyurati Plt. Gubernur melalui Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Kepri TS Arif Fadillah untuk bisa melihat dokumen KUA-PPAS dan memastikan masalah itu," katanya
Ia menambahkan, Pokir dewan itu memang cukup wajar dialokasikan melalui APBD. Apalagi, tujuannya untuk memfasilitasi setiap anggota dewan untuk pembangunan di setiap daerah konstituennya.
Menurut Huzrin, dirinya tidak mempermasalahkan adanya pembagian anggaran Pokir untuk dewan tersebut. Namun, seharusnya Pokir tersebut bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat Kepri.
ADVERTISEMENT
"Ya jangan sampai anggaran sebesar itu justru tidak berimbas ke masyarakat. Dan hanya untuk ajang hambur-hambur tidak karuan yang justru merugikan masyarakat," tukasnya.
Sebelumya, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau bersama DPRD akhirnya menyepakati Kebijakan Umum atas Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2020.
Kesepakatan tersebut tertuang dalam paripurna penyampaikan nota keuangan sekaligus penandatanganan MoU KUA-PPAS di Kantor DPRD Kepri, Pulau Dompak, Selasa (19/11/2019).
Pelaksana tugas (Plt) Gubernur Kepri, Isdianto menyampaikan, secara umum total APBD Kepri 2020 sebesar Rp 3,945 triliun. Jumlah tersebut mengalami kenaikan sekitar Rp112 miliar dibandingkan APBD 2019 sebesar Rp 3,833 triliun.
"Estimasi APBD Kepri 2020 sebesar Rp 3,945 triliun," katanya.
Ia menerangkan, secara umum plafon anggaran dan pembiayaan APBD Kepri 2020 antara lain, untuk pendapatan diproyeksikan sebesar Rp 3,870 triliun. Terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 1,291 triliun, dana perimbangan Rp 2,539 triliun, dan pendapatan lainnya sebesar Rp 39,4 miliar.
ADVERTISEMENT
Sementara, alokasi belanja pada 2020 sebesar Rp 3,945 triliun. Terdiri dari, belanja tidak langsung sebesar Rp 1,997 triliun, dan belanja langsung Rp 1,948 triliun.