Fraksi Demokrat Minta Bupati Karimun Optimalkan PAD

Konten Media Partner
30 November 2019 13:52 WIB
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Bupati Karimun Aunur Rafiq saat memberiksan tanggapan terhadap pandangan fraksi saat sidang paripurna Penetapan Perda APBD Kabupaten Karimun. Foto : Khairul S/Kepripedia.
zoom-in-whitePerbesar
Bupati Karimun Aunur Rafiq saat memberiksan tanggapan terhadap pandangan fraksi saat sidang paripurna Penetapan Perda APBD Kabupaten Karimun. Foto : Khairul S/Kepripedia.
ADVERTISEMENT
Fraksi Partai Demokrat menyatakan setuju terhadap pengesahan Rancangan Perda APBD Kabupaten Karimun tahun 2020 sebesar Rp. 1,3 triliun.
ADVERTISEMENT
Meski begitu, Demokrat meminta Bupati Karimun, Aunur Rafiq untuk dapat terus menggali potensi Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun.
"Kami meminta kepada Bupati kepada OPD teknis yang membidangi pendapatan agar lebih serius menggali pendapat daerah,"ujar anggota DPRD Karimun fraksi Demokrat, Azmi, dalam sidang Paripurna Pengesahan APBD Kabupaten Karimun tahun 2020, Jum'at (29/11) malam.
Azmi mencontohkan, Pendapatan Daerah sektor parkir yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) agar dapat memberikan kontribusi melalui pajak daerah.
"Kita memiliki penetapan perda untuk dijalankan dengan baik, contohnya Perda Parkir yang sangat menjanjikan untuk Pendapatan Daerah. Untuk Parkir yang dikelola BUMD agar di Pungut Pajak,"katanya.
Menanggapi hal itu, Bupati Karimun, Aunur Rafiq mengatakan, kedepan selaku pihak eksekutif, hal tersebut menjadi catatan untuk lebih memaksimalkan potensi pendapatan daerah.
ADVERTISEMENT
"Kalau sektor Parkir kan sudah ada pengelolanya, tetapi dari catatan tadi agar perda tentang parkir dioptimalkan.
Untuk tempat-tempat parkir yang mungkin belum terkelola dengan baik ini harus kita perbaiki sistemnya,"ungkapnya.
Menurutnya, secara teknis pendapatan sektor parkir akan menjadi perhatian Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Karimun.
"Pengelolaan parkir ini jangan lagi mungkin dalam hal penerapan, teknis nya tentu nanti harus diperhatikan oleh dinas perhubungan yang tentu dalam hal ini parkir-parkir yang menjadi salah satu objek untuk pendapatan asli daerah yang harus kita optimalkan," tutupnya.