Gaji Tak Dibayar 23 Bulan dan BPJS Diputus, Nurhayati Tak Bisa Bayar Berobat

Konten Media Partner
19 November 2021 19:43
·
waktu baca 2 menit
sosmed-whatsapp-whitecopy-link-circlemore-vertical
Gaji Tak Dibayar 23 Bulan dan BPJS Diputus, Nurhayati Tak Bisa Bayar Berobat (407010)
zoom-in-whitePerbesar
Kondisi Nurhayati yang ditunjukkan kuasa hukumnya, Filemon Halawa, kepada wartawan. Foto: Zalfirega/kepripedia.com
Bak pepatah sudah jatuh tertimpa tangga, inilah yang dialami oleh Nurhayati, mantan karyawan PT Ghim Lhi Indonesia di Batam yang melaporakan perusahaannya ke Menteri Ketenagakerjaan beberapa waktu lalu karena gajinya selama 23 bulan tak dibayar.
ADVERTISEMENT
Nasibnya kian terombang-ambing, di tengah kondisi sakit setelah mengalami kecelakaan kerja, ia terpaksa menanggung beban sendiri. Pasalnya kini pihak perusahaan telah memutus BPJS Ketenagakerjaan milik Nurhayati.
"Sudah dua hari lalu BPJS diputus oleh pihak perusahaan," ujar kuasa hukum Nurhayati, Filemon Halawa pada kepripedia, Jumat (19/11).
Akibatnya, Nurhayati tidak bisa lagi berobat karena tidak ada biaya. Padahal selama ini pengobatannya masih ditanggung oleh pihak perusahaan melalui BPJS Ketenagakerjaan.
"Tahu waktu berobat tak bisa berobat BPJS ditolak, karena sudah putus hubungan," ujarnya.
Saat situasi dan kondisi sekarang, Nurhayati sangat berharap bisa berobat dengan tanggungan BPJS. Namun harapan itu tampak harus pupus.
"Klien saya masih butuh untuk perobatan, ini diputus secara sepihak, sudah jelas ada dugaan pidana ini," ujar advokat yang biasa disapa Leo ini.
ADVERTISEMENT
Dia berharap perusahaan segera bayar hak-haknya serta menanggung seluruh pengobatan Nurhayati yang mengalami luka serius di bagian kepala.
Gaji Tak Dibayar 23 Bulan dan BPJS Diputus, Nurhayati Tak Bisa Bayar Berobat (407011)
zoom-in-whitePerbesar
Kuasa Hukum Nurhayati Filemon Halawa saat menunjukkan alat bukti. Foto: Zalfirega/kepripedia.com
Sebelumnya pula, Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Batam menyebutkan terkait kasus yang menimpa Nurhayati karyawan PT Ghim Lhi Indonesia yang tak dibayar gaji 23 bulan karena laka kerja telah diberikan rekomendasi.
"Kasus yang menimpa karyawan itu tahun 2017 dan sudah kita mediasikan," ujar Kepala Dinas Tenaga Kerja Batam, Rudi Sakyakirti beberapa waktu lalu
Dalam mediasi tersebut, pihak Disnaker meminta perusahaan untuk membayar hak Nurhayati terhitung sejak Maret 2020 hingga November 2021 dengan total keseluruhan Rp 91.093.299. Nominal itu sudah termasuk tunjangan hari raya.
Kesepakatan itu, kata dia, dihadiri oleh Nurhayati dan para pihak terkait yang hasilnya disepakati surat anjuran dan dianjurkan kepada perusahaan untuk membayar upahnya. Namun ketika itu perusahaan menyatakan menolak.
ADVERTISEMENT
"Jadi kita rekomendasikan kasus itu ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI)," terang Rudi.
Baca Lainnya
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
·
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
·
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
·
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
comment0 01 April 2020
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
comment0 01 April 2020
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
comment0 01 April 2020
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
comment0 01 April 2020
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
comment0 01 April 2020