Honor Petugas Pilkada 2024 di Bintan Bakal Naik hingga 100 Persen

Ilustrasi Bawaslu Foto: istimewa

Pengusulan anggaran Bawaslu Bintan, Kepulauan Riau, untuk pengawasan Pilkada tahun 2024 meningkat signifikan dari tahun sebelumnya. Bahkan, besaran yang diusulkan naik dua kali lipat dari tahun 2020 lalu.

Adapun usulan anggaran yang ajukan mencapai Rp 10 miliar. Usulan ini melesat dari anggaran tahun 2020, yakni Rp 5 miliar.

Kenaikan ini didasari pada dinaikannya honor petugas ad hok yakni panwascam dan PPL pada Pilkada 2024 mencapai 50-100 persen. Di mana honor yang diperoleh sebelumnya berkisar Rp 1,9 juta - Rp 2,1 juta, naik menjadi Rp 3 juta - Rp 4 juta.

"Jadi biar ada kesetaraan antara badan ad hok di Bawaslu dengan KPU,” ungkap Ketua Bawaslu Bintan, Ondi Dobi Susanto, Kamis (12/5).

Usulan anggaran pengawasan juga itu juga disebabkan oleh meningkatkanya partisipasi dan lainnya. Besaran angka usulan itu juga dapat berubah seiring dengan adanya perubahan lainnya.

Lebih lanjut, kata Ondi, besaran anggaran tersebut bersifat usulan, tentu Pemerintah Daerah akan mengkaji lebih jauh terkait realisasinya sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

"Nominalnya juga belum final dan  usulannya juga belum secara tertulis," jelasnya.

Alokasi anggaran sebesar Rp 10 miliar itu hanya untuk pelaksanaan Pilkada saja. Sementara, untuk pengawasan Pemilu 2024 mendatang sumber dananya berasal dari APBN. Atas dasar itu, Bawaslu Bintan hanya menerima dan menunggu arahan dari Bawaslu RI.