HUT ke-22 Karimun, Bupati Rafiq Paparkan Evaluasi Pembangunan di Tahun 2022

Bupati Karimun, Aunur Rafiq, menyampaikan pidato pada apel peringatan HUT ke-22 Kabupaten Karimun. Foto: Istimewa

Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau, saat ini telah memasuki usia ke-22 tahun. Berbagai proses dan dinamika pembangunan setidaknya telah dilakukan dengan satu tujuan yakni kesejahteraan masyarakat.

Namun begitu, banyak evaluasi kebijakan yang masih harus dilakukan agar memaksimalkan pembangunan ke depan. Hal itu pun akui Bupati Karimun, Aunur Rafiq.

Menurutnya, salah satu poin yang masih perlu dievaluasi adalah alokasi APBD Karimun di 2022 mendatang agar sesuai dengan implementasi visi dan misi bersama wakilnya, Anwar Hasyim.

"Salah satunya pembangunan infrastruktur, pembangunan yang berkeadilan. Kemudian pelatihan tenaga kerja sebanyak 3 ribu orang dalam masa tiga tahun ini," jelas Rafiq usai memimpin apel pelaksanaan HUT ke-22 Kabupaten Karimun, Selasa (12/10).

Kemudian, pelatihan untuk pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) sebanyak 6.000 orang, penataan birokrasi bersih melayani bebas korupsi, serta menyangkut ada bidang pertanian dan perikanan secara menyeluruh.

"Nah ini ada beberapa misi yang menjadi sentra dan menjadi tolak ukur saya bersama bapak wakil bupati untuk mewujudkan Kabupaten Karimun," katanya.

"Karena kami dituntut untuk membuat inovasi dan rencana aksi yang sesuai dengan visi misi, program, Renja dan Renstra yang sejalan dengan RPJMD," paparnya.

Rafiq menjelaskan, dalam kurun waktu dua tahun terakhir Karimun memang dihadapkan dengan situasi pandemi. Sehingga berdampak luas terhadap sektor ekonomi, termasuk ketersediaan anggaran pemerintah.

"Ini dialami tidak hanya Kabupaten kita. Kita juga bercermin dari Kabupaten Kota dan provinsi juga mengalami hal yang sama," jelasnya.

Namun, lanjut dia, dengan kebijakan yang dapat menekan laju penyebaran COVID-19 sehingga akan bisa menjadikan Karimun sebagai daerah dengan zona hijau.

Ditambah lagi, dengan bukannya travel bubble tentu akan dapat membangkitkan kembali gairah ekonomi pada sektor pariwisata.

"Karena untuk akses sektor transportasi jasa saat ini sudah mulai terbuka, sehingga akses luar negeri dari sektor wisata yang belum terbuka secara menyeluruh. Dan tentu pemerintah tidak akan mencabut soal pentingnya protokol kesehatan," pungkasnya.