IKSDAP : Tambahan Kuota Solar Subsidi Untuk Angkutan Laut Penting

Konten Media Partner
6 Desember 2019 8:48 WIB
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Ketua Ikatan Alumni Sungai dan Penyeberangan (IKASDAP) Departemen Perhubungan, Aziz Kasim Djou. Foto : Ismail/kepripedia.com
zoom-in-whitePerbesar
Ketua Ikatan Alumni Sungai dan Penyeberangan (IKASDAP) Departemen Perhubungan, Aziz Kasim Djou. Foto : Ismail/kepripedia.com
ADVERTISEMENT
Ketua Ikatan Alumni Sungai dan Penyeberangan (IKASDAP) Departemen Perhubungan, Aziz Kasim Djou menyarankan agar Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau lebih mempertimbangan dalam memberikan peralihan atau rekomendasi tambahan BBM solar bersubsidi jenis solar.
ADVERTISEMENT
Hal itu merujuk pada kejadian habisnya kuota BBM subsidi jenis solar pada tiga perusahan jasa angkutan laut, yakni Oceana, Global line dabo, dan sentosa 15. Hingga, berakibat pada lumpuhnya transportasi laut ketiga perusahaan tersebut.
"Sebaiknya, Pemprov Kepri lebih mempertimbangkan. Apakah BBM subsidi itu sudah tepat sasaran atau belum?," ujarnya, Kamis (5/12).
Menurutnya, BPH-Migas sudah memperhitungkan dengan detil dalam pemberian kuota BBM subsidi kepada perusahaan jasa angkutan laut dalam setahun. Dan, BBM subsidi yang diberikan itu digunakan untuk melayani pelayaran kepada masyarakat.
Nah, jika kuota BBM subsidi itu habis sebelum satu tahun. Maka, indikasinya ada pemakaian BBM subsidi bukan untuk melayani pelayaran kepada masyarakat.
"BBM subsidi ini kan untuk melayani masyarakat. Contoh, rute Tanjungpinang-Batam, dan sebaliknya. Kalau penggunaan selain itu seharusnya perusahaan angkutan gunakan yang non subsidi. Ini asumsinya ada dua, BPH migas yang salah hitung kuota hingga BBM subsidi habis sebelum waktunya. Atau, ada BBM subsidi ini digunakan tidak tepat," terangnya.
ADVERTISEMENT
Untuk mengetahui masalah itu, lanjut Azis, Pemprov Kepri sebaiknya meneliti lebih dahulu untuk merekomendasikan tambahan kuota tersebut.
"Yang kita tidak inginkan, takutnya BBM subsidi yang diberikan itu tidak tepat sasaran," tukasnya.
Sebelummya, Anggota Komisi II DPRD Kepri, Rudi Chua mengatakan, penyebab lumpuhnya jalur transportasi laut rute Tanjungpinang-Batam dikarenakan adanya kesalahan komunikasi antara pihak Pertamina dan penyedia jasa angkutan.
Ia menjelaskan, memang kuota BBM bersubsidi jenis solar sebanyak 6.370 kiloliter yang disediakan BPH Migas untuk ketiga perusahaan, yakni Oceana, Global line dabo, dan sentosa 15 sudah habis di Kijang sudah habis.
Namun, Pertamina sudah menyediakan tambahannya sebanyak 500 kiloliter di Kabil, Batam.
"Hanya saja koordinasi ini yang tidak ada. Penyedia jasa angkutan tidak mengetahui solar subsidi itu di Kabil. Seharusnya, mereka tinggal ambil di Kabil dan pelayanan tidak perlu terhenti," ucap Rudi
ADVERTISEMENT
Sementara itu, Humas PT Pertamina, Roby menjelaskan, kuota BBM bersubsidi jenis solar untuk ketiga perusahaan jasa angkutan laut tersebut merupakann kewenangan BPH Migas Kepri. Jika, kuota itu telah habis, maka kontrol kuota itu dapat dialihkan ke Pertamina.
Pengalihan lanjut Roby, dapat dilakukan Pertamina, melalui koordinasi dengan pemerintah daerah DPRD dan pihak terkait. Dan hal itu dibutuhkan karena BBM bersubsidi tersebut milik Negara, Dan Pertamina perlu ada surat yang menyatakan memerintahkan Pertamina untuk mengalihkan kuota BBM Solar bersubsidi tersebut.
Dengan habisnya kuota BBM Solar bersubsidi untuk angkutan kapal itu, lanjut Roby, saat ini Pertamina dapat mengalihkan pengisian Bahan Bakar minyak solar untuk Oceana, Global Line Dabo dan Sentosa 15 ke termina BBM Kabil Batam.
ADVERTISEMENT
“Pengalihan ini dilakukan agar kita tahu kebutuhan pemakaiannya berapa banyak. Tapi perhari ini ternyata baru disampikan kepada kami, bahwa kuota untuk kapal Oceana sudah habis, sebenarnya kalau diinformasikan sebelumnya, hal ini bisa dicarikan solusi,” katanya.