Isdianto Tegaskan Nelayan Pantura Harus Berikan Kontribusi ke Natuna

Konten Media Partner
16 Januari 2020 15:14
sosmed-whatsapp-whitecopy-link-circlemore-vertical
Isdianto Tegaskan Nelayan Pantura Harus Berikan Kontribusi ke Natuna  (504452)
zoom-in-whitePerbesar
Pelaksana tugas (Plt) Gubernur Kepulauan Riau, Isdianto:
Pelaksana tugas (Plt) Gubernur Kepulauan Riau menilai kebijakan mengutus nelayan pantura melaut ke kawasan perairan Natuna Utara, harus bisa dimaklukmi, asalkan memberikan kontribusi langsung kepada Kabupaten Natuna.
ADVERTISEMENT
"Kebijakan mengirim nelayan pantura ke laut Natuna. Sepanjang memberikan kontribusi ke Kabupaten Natuna, maka tidak akan menjadi persoalan," ucap Isdianto dihadapan Menteri Koordinator Politik, Hukum dan HAM (Menkopolhukam) dan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) saat jamuan makan malam di Gedung Daerah Tanjungpinang, Rabu (15/1/2020).
Menurut Isdianto, para nelayan Pantura tersebut melaut di luar 12 mil kewenangan daerah, maka sebaiknya tetap harus memberikan retribusi dan kontribusi pada daerah tempatan. Dalam hal ini, Kabupaten Natuna.
Oleh karena itu, dirinya pun meminta kepada jajaran kementerian yang hadir untuk memerhatikan hal tersebut.
"Kewenangan daerah untuk mengelola kawasan perairan memang hanya sampai 12 mil. Tapi, jika pun nelayan pantura diluar batas tersbut, maka setidaknya harus memberikan kontribusi kepada Natuna," tegasnya lagi.
ADVERTISEMENT
Selain itu, Isdianto juga berharap, Pemerintah Pusat dapat mencarikan solusi yang tepat agar para nelayan Natuna dapat melaut pada musim utara. Dimana, akibat peralatan yang tidak memadai, pada musim utara para nelayan Natuna tidak dapat melaut.
Kesempatan itu justru dimanfaatkan pihak asing untuk mencuri ikan di laut Natuna.
"Jadi, disaat musim utara inilah nelayan kita (Natuna) tidak bisa melaut karena ombak tinggi. Kesempatan itulah dimanfaatkan asing untuk mencuri ikan, karena peralatan mereka lebih canggih," tuturnya.
Sementara itu, Menkopolhukam RI Mahfud MD menyampaikan, pihaknya akan mengawal gagasan yang disampaikan Pemerintah provinsi dan kabupaten demi menjaga kedaulatan Indonesia.
Menurutnya, kendati pun rapat pembahasan terkait Natuna hanya dihadiri dua menteri saja. Namun, juga sudah dibadiri belasan dirjen yang utamanya adalah pejabat eselon I di Kementerian.
ADVERTISEMENT
"Maka dari itu, saya pikir gagasan-gagasaan tersebut pasti akan ditindaklanjuti oleh kementerian terkait. Dan, kami juga akan mengawalnya hingga terealisasi," ucapnya.
Baca Lainnya
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
·
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
·
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
·
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
comment0 01 April 2020
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
comment0 01 April 2020
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
comment0 01 April 2020
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
comment0 01 April 2020
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
comment0 01 April 2020