Jembatan Batam-Bintan Tidak Masuk Daftar Proyek Strategis Nasional 2021

Jembatan Batam - Bintan Foto: Dok. BP Batam/kumparan

Angin segar pembangunan Jembatan Batam-Bintan yang tahapannya akan dimulai 2021 mendatang sepertinya hanya tinggal isapan jempol belaka. Betapa tidak, meski sudah digembar-gemborkan akan terwujud belakangan ini, namun nyatanya impian masyarakat Kepri selama 12 tahun tersebut tidak masuk dalam daftar Proyek Strategis Nasional (PSN).

Hal itu berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) nomor 109 tahun 2020 tentang Perubahan Perpres nomor 3 tahun 2016 tentang Percepatan Proyek Strategis Nasional.

Dalam Perpres tersebut, Pemerintah memangkas jumlah Proyek Strategis Nasional (PSN) dari 227 sebelumnya menjadi hanya 201.

Dalam lampiran daftar PSN tersebut, ada 55 proyek baru yang sebelumnya tak masuk dalam daftar. Selain itu pemerintah juga menambahkan 10 program dalam Perpres tentang percepatan PSN tersebut. Namun, dari daftar PSN yang terlampir, tidak dicantumkan Proyek Pembangunan Jembatan Batam-Bintan di Provinsi Kepri.

Menanggapi hal itu, Penjabat sementara (Pjs) Gubernur Kepulauan Riau, Bahtiar Baharudin, bersikeukeuh proses pembangunan Jembatan Batam-Bintan bisa terealisasi tahun depan.

Menurutnya, persoalan tersebut bukanlah kendala atau hambatan terwujudnya proses pembangunan jembatan penghubung yang telah diimpikan masyarakat Kepri selama 12 tahun kebelakang.

"Nah, hari ini juga ada rapat bersama menko maritim. Saya kira tidak ada masalah, apalagi kalau dibiayai swasta juga tidak akan masalah," ujarnya di Tanjungpinang, Rabu (2/11).

Ia menjelaskan, sebenarnya rencana pembangunan Jembatan Batam-Bintan ini sudah masuk ke dalam proyek strategis nasional. Hanya saja, itu merupankan istilah perecanaan istilah saja, dimana ada proyek strategis atau prioritas nasional.

Namun demikian, Bahtiar tidak khawatir mengenai hal tersebut. Yang terpenting, baginya pembangunan Jembatan Batam-Bintan ini merupakan janji Presiden kepada masyarakat Kepri, dan pasti akan direalisasikan.

"Ini adalah janji presiden lho, ketika beliau ada disini. Maka, saya juga sudah menulis surat kepada presiden melaporkan tentang perkembangan ini. Itulah mungkin (kenaapa tidak masuk daftar) selama ini tidak terlaporkan mengenai perkembangan soal jembatan ini," terang Bahtiar.

Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri ini mengutarakan, salah satu yang menjadi kendala belum bisa diwujudkannya pembanguna Jembatan Batam-Bintan ini adalah ketidakpastian lahan, ukuran dan lain sebagainya. Sehingga, tidak bisa dipastikan pula total biaya yang dibutuhkan untuk pembangunan jembatan tersebut.

"Selama ini kan ukuran dari jembatan ini berubah-ubah terus. Mulai dari panjang, tinggi, lebar jalan, tidam ada kejelaskan, hingga tidak dapat dihitung biayanya. Maka dengan saya tanda tangani itu semua maka semuanya menjadi clear. Saya diskusikan kepada Dinas PUPR dalam 2021 mendatang sudah bisa dilelang," imbuhnya.