Jumlah Penduduk Miskin di Batam Meningkat 0,14 Persen

Konten Media Partner
12 Januari 2023 15:06 WIB
ยท
waktu baca 2 menit
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Ketua Tim Pengentasan Kemiskinan Kota Batam, Amsakar Achmad. Foto: Rega/kepripedia.com
zoom-in-whitePerbesar
Ketua Tim Pengentasan Kemiskinan Kota Batam, Amsakar Achmad. Foto: Rega/kepripedia.com
ADVERTISEMENT
sosmed-whatsapp-green
kumparan Hadir di WhatsApp Channel
Follow
Jumlah penduduk miskin di Kota Batam mengalami peningkatan dari tahun 2021 hingga 2022.
ADVERTISEMENT
Mengacu data Badan Pusat Statistik (BPS) mengeluarkan persentase penduduk miskin, di mana pada 2021 jumlah penduduk miskin mencapai 77.170 orang dan pada 2022 menjadi 82.590 orang.
Persentase penduduk miskin di Batam pada Maret 2022 yakni sebesar 5,19 persen. Jumlah ini meningkat 0,14 persen dibanding kondisi pada bulan Maret 2021.
Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, mengatakan untuk mencari solusi tersebut, pihaknya akan membuat program terintegrasi pada tahun ini.
"Jumlah angka kita bertambah karena garis kemiskinan makin tinggi," ujar Amsakar pada wartawan di DPRD Batam, Rabu (11/1).
Kenaikan garis kemiskinan seperti tahun 2021 lalu orang dianggap miskin jika hidup dengan penghasilan Rp 740 ribu per bulan per kapita. Kemudian di tahun 2022, orang sudah dianggap miskin jika hidup dengan penghasilan Rp 783 ribu per bulan per kapita.
ADVERTISEMENT
"Kesempatan bekerja yang kian terbatas akibat COVID-19 garis kemiskinan makin meningkat dan faktor migrasi karena banyak yang datang seperti bursa kerja," ujarnya.
Amsakar yang juga Ketua Tim Pengentasan Kemiskinan Kota Batam, menjelaskan, untuk ke depan langkah dilakukan meminimalisir dan mengentaskan kemiskinan.
Misalnya memastikan data 65.882 orang ini ada kesesuaian by name-by address sebagai warga miskin.
Selanjutnya akan disiapkan program pengentasan kemiskinan warga akan memperoleh Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan sekolah Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan pengobatan.
Tidak hanya itu, program beda rumah dan beasiswa jaminan persalinan hingga yang lainnya.
"Program ini harus benar benar terlaksana supaya mengatasi kemiskinan melibatkan OPD," paparnya.