Kadisdik Bintan Tuding Pemprov Kepri Tak Tanggungjawab

Kadisdik Bintan, Tamsir. Foto: Ismail/kepripedia.com

Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Bintan, Tamsir menuding Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, seolah tutup mata terhadap pemenuhan sarana transportasi antar jemput pelajar SMA/SMK di Bintan.

Hal itu membuat Pemkab Bintan secara tidak langsung turut menalangi sarana transportasi baik darat dan laut untuk para pelajar yang secara aturan merupakan kewenangan Pemprov Kepulauan Riau.

"Mereka memang warga Bintan. Tapi jika sudah masuk jenjang SMA dan SMK itukan kewenangannya di Pemprov Kepri bukan Pemkab Bintan lagi. Seperti penyediaan transportasi darat maupun laut bagi pelajar tersebut itu tugas Pemprov Kepri," ujar Tamsir, Rabu (19/2/2020).

Dijelaskannya, selama ini Pemprov Kepri tidak pernah memberikan bantuan untuk pemenuhan sarana transportasi antar jemput para pelajar SMA/SMK di Bintan. Padahal, sekitar 60 persen pengguna jasa bus dan pompong tersebut berasal dari pelajar SMA/SMK, sementara sisanta pelajar SD dan SMP.

Menurut Tamsir, pada tahun 2020 ini Pemkab Bintan telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 11 miliar untuk menyewa 55 bus dan 22 pompong. Transportasi itu disewa hanya untuk melayani pengantaran dan penjemputan bagi pelajar SD dan SMP yang bersekolah di Bintan dan Tanjungpinang.

Namun demikian, karena kondisi transportasi laut dan darat yang banyak ditumpangi pelajar SMA/SMK, maka jumlah armada tersebut tidak cukup. Alhasil, pihaknya terpaksa menambah armada, hingga membebani alokasi anggaran bidang pendidikan karena menambah sewaan transportasi.

"Meskipun bukan tanggungjawab kami, tapi pelajar SMA dan SMK tetap kami berikan izin untuk menumpangi bus dan pompong sewaan APBD Bintan. Seharusnya Pemprov Kepri juga harus bantu kami, jangan tutup mata, pura-pura tidak tahu dan lepas tangan begitu," jelasnya.

Mengenai persoalan ini, lanjut Tamsir, pihaknya kerap mengirim surat kepada Pemprov Kepri meminta pertanggungjawaban terhadap para pelajar yang menjadi kewenangannya. Namun, Pemprov Kepri selalu klasik yaitu Disdik Kepri tidak ada anggaran.

"Permintaan bus dan pompong terus bertambah karena yang numpang melebihi daya tampung. Mau tak mau kita tambah jumlah transportasinya dengan konsekwensinnya menambah anggaran. Kalau jadinya begini maka beban bagi APBD dengan terpaksa dikorbankan program pendidikan yang lain," katanya.