kumparan
search-gray
News21 April 2020 10:40

LAM Kepri Tuntut Pemprov Lanjutkan Pembangunan Monumen Bahasa Melayu

Konten Redaksi Kepripedia
LAM Kepri Tuntut Pemprov Lanjutkan Pembangunan Monumen Bahasa Melayu (8572)
Ketua LAM Kepri, Abdul Razak. Foto: Ismail/kepripedia.com
Ketua Lembaga Adat Melayu (LAM) Provinsi Kepulauan Riau, Abdul Razak meminta Pemprov Kepri kembali melanjutkan pembagunan Monumen Bahasa Melayu (MBM) di Pulau Penyengat.
ADVERTISEMENT
Permintaan tersebut dikarenakan pembangunan MBM Pulau Penyengat sudah sangat lama terbengkalai diakibatkan adanya kasus korupsi pada proyek tersebut.
"Pengadilan sudah memutuskan status hukum pekara ini, tentu apabila sudah ada kepastian hukumnya, kami tetap menuntut Pemprov Kepri untuk menyelesaikan pembangunan tersebut," ujarnya, Senin (20/4).
Ia mengutarakan, rencana pembangunan MBM merupakan suatu bentuk penegasan bahwa Bahasa Indonesia berasal dari Pulau Penyengat. Oleh karena itu, pembangunannya pun seharusnya tetap dilanjutkan untuk menunjukkan jati diri serta asal usul Bahasa Pemersatu yang berasal dari Provinsi Kepri.
"Makanya kita ngotot MBM tetap dibangun di Penyengat. Artinya tidak ada tawar menawar lagi, monumen tersebut harus diwujudkan," tegas Abdul Razak.
Untuk itu, lanjut mantan Anggota DPRD Kabupaten Kepri ini, pihaknya dalam waktu dekat akan menyampaikan usulan pembangunan MBM ke Pemprov Kepri. Terlebih, tidak lama lagi akan dilaksanakan Musyarawah Rencana Pembangunan (Musrenbang) untuk rencana pembangunan Tahun Anggaran (TA) 2021 mendatang.
ADVERTISEMENT
"Tujuan pembangunan MBM tersebut adalah untuk menegaskan bahwa Bahasa Indonesia itu berasal dari Pulau Penyengat, Tanjungpinang, Provinsi Kepri," tegasnya.
Seperti diketahui, pekerjaan pembangunan Monumen Bahasa Melayu dibawah kendali Dinas Kebudayaan (Disbud) Kepri pada tahun 2014 lalu dikerjakan PT Sumber Tenaga Baru (STB) dengan kontrak kerja sebesar Rp 12,5 miliar mulai dilaksanakan pertengahan 2014 lalu.
Ditengah pembangunannya, proyek tersebut mengalami masalah dan menyeret mantan Kepala Disbud Kepri, Arifin Nasir dengan hukuman 6 tahun penjara akibat kasus tindak pidana korupsi.
Tulisan ini adalah kiriman dari publisher, isi tulisan ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab publisher. Laporkan tulisan
sosmed-whatsapp-white
sosmed-facebook-white
sosmed-twitter-white
sosmed-line-white