Mahasiswa Minta Pemda Lingga Serius Perhatikan Persoalan BBM

Ilustrasi minyak tanah. Foto : Antarafoto

Sekelompok Mahasiswa Kabupaten Lingga meminta Pemerintah Daerah Kabupaten Lingga lebih serius memperhatikan persoalan BBM.

Terjadinya kelangkaan BBM jenis minyak tanah dan solar belakangan ini menjadi sorotan mahasiswa Lingga untuk mendesak pemerintah lebih tegas dan cepat dalam memberikan solusi jangka panjang.

"Kelangkaan minyak tanah dan solar beberapa waktu lalu itu sangat mengganggu aktivitas masyarakat, baik rumah tangga maupun bisnis rumahan," kata Ketua Ikatan Mahasiswa Kabupaten Lingga (IMKL) di Tanjungpinang, Norbariansyah kepada kepripedia, Jumat (17/1/2020).

Ryan menyebutkan, meski penyediaan anggaran subsidi dari pemerintah mengalami peningkatan, namun pemerintah perlu juga meninjau kebutuhan dan mengawal pendistribusian BBM kepada masyarakat.

Menurutnya, sejauh ini kelangkaan terjadi, khususnya minyak tanah karena sebagian besar masyarakat masih menggunakan BBM jenis itu untuk kebutuhan sehari hari.

"Kebutuhan minyak tanah dan solar itu tinggi, bukan untuk rumahan saja, tetapi juga industri," lanjutnya.

Disebutkannya, kelangkaan itu bukan saja kali pertama terjadi. Dalam catatan refleksi tahunan mahasiswa Kabupaten Lingga, hampir disetiap penghujung dan awal tahun BBM bersubsidi raib dipasaran.

Ketua IMKL, Norbariansyah. Foto : Istimewa

"Akhir tahun, mulai BBM subsidi ini langka dipasaran, harga jual pun mulai tidak normal," pungkasnya.

Karena peristiwa kelangkaan dinilai sebagai fenomena rutin, mahasiswa meminta pemerintah daerah untuk memberikan solusi yang lebih konkrit dan tidak berlaku sementara. Seperti solusi untuk menambah kuota dan sebagainya.

"Terpenting, pemerintah tegas terhadap pengawasan, supaya tidak terjadi penimbunan. Apalagi sampai ada penyalahgunaan dari oknum yang tidak bertanggung jawab," imbuhnya.

Tidak sampai disitu, khusus pendistribusian solar bagi nelayan, Ryan juga menyebutkan mahasiswa meminta Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Lingga menjelaskan penerapan Kartu Kendali yang dibagikan.

"Kita mahasiswa pertanyakan juga kepada DKP soal penerapan kartu kendali yang telah dibagikan kepada nelayan." tutup Ryan.