Musrenbang Provinsi Kepri, Gubernur Arahkan Potensi Pemulihan Ekonomi

Gubernur dan Wakil Gubernur Kepri serta FKPD provinsi Kepri saat membuka pelaksanaan Musrenbang. Foto: Ismail/kepripedia.com

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 dalam rangka Penyusunan RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 Di Aula Wan Seri Beni Kantor Gubernur, Senin (12/4).

Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad, saat membuka Musrenbang meminta dukungan seluruh elemen masyarakat Provinsi Kepulauan Riau agar niat baik terwujudnya visi Kepulauan Riau yang Makmur, Berdaya Saing dan Berbudaya dapat dicapai.

"Diharapkan segala potensi yang ada di Kepulauan Riau dapat dimaksimalkan untuk pemulihan ekonomi yang hanya dapat dicapai dengan tata kelola pemerintahan yang baik,” ungkap Ansar saat membuka secara resmi.

Ia memaparkan, saat ini Pemprov Kepri dihadapkan pada lima isu strategis. Yakni, pandemi COVID-19 yang mengakibatkan terpuruknya kondisi ekonomi dan belum tercapainya Standar Pelayanan Minimal (SPM). Kemudian, sebaran wilayah Provinsi Kepri yang luas dan terletak di perbatasan membutuhkan akselerasi pembangunan, lalu belum tereksplorasinya secara optimal potensi kemaritiman, serta terbukanya wilayah Kepri yang menyebabkan rentannya budaya Melayu.

"Untuk menghadapi isu strategis tersebut, telah disusun empat prioritas utama pembangunan tahun 2022 yaitu Peningkatan kesejahteraan ekonomi yang merata, Pembangunan Infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan, Pembangunan manusia yang berkualitas, unggul dan berbudaya, dan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang optimal," terangnya.

Selain itu, Ansar juga memaparkan langkah-langkah strategis yang telah dilakukannya bersama Wagub Marlin Agustina selama 46 hari setelah pelantikan. Di antaranya, percepatan vaksinasi COVID-19 untuk tenaga kesehatan, lansia, dan petugas pelayanan publik.

Lalu, percepatan pemungutan labuh jangkar, percepatan persiapan proyek Jembatan Batam Bintan, launching Batam Logistic Ecosystem, dan proyek Bakti 35 tower BTS 4G.

"Serta, mendapatkan dukungan APBN sebesar Rp 200 miliar untuk percepatan pembangunan Pelabuhan Samudera di Kabupaten Natuna dan perluasan Bandara Raja Abdullah di Kabupaten Karimun," paparnya.

Sementara itu, Kepala Barenlitbang Kepulauan Riau, Andri Rizal, dalam laporannya menyampaikan bahwa Musrenbang merupakan kegiatan wajib yang berjenjang dari tingkat desa, hingga dilanjutkan sampai tingkat nasional.

Adapun tema pembangunan 2022 ini yakni, Peningkatan Ekonomi melalui Optimalisasi Potensi Daerah dan Pembangunan Infrastruktur Serta Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dengan Menjunjung Nilai Budaya Melayu dan Nasional.

"Saat ini kita telah sampai pada level Musrenbang tingkat provinsi setelah sebelumnya ketujuh kabupaten/kota se-Provinsi Kepulauan Riau telah melaksanakan tahapan Musrenbang," katanya.

Ia juga menyebut, pelaksanaan Musrenbang tingkat Provinsi Kepulauan Riau dimulai dari hari Senin, 12 April 2021 dengan peserta yang hadir pada pembukaan secara langsung sebanyak 221 orang dan 779 peserta lainnya hadir secara virtual.

"Sebelum dilaksanakannya kegiatan Musrenbang ini, telah dilaksanakan kegiatan pra musrenbang yang terdiri dari rapat pendahuluan RKPD, penyusunan rancangan awal Renja OPD, inputing Renja melalui SIPD, pelaksanaan pra forum OPD, Musrenbang Kabupaten / Kota, dan pelaksanaan forum OPD" kata Andri

Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Riau, Jumaga Nadeak, menyampaikan pokok-pokok pikiran DPRD Provinsi Kepulauan Riau. Menurut Jumaga, Provinsi Kepulauan Riau telah masuk ke usia yang ke 19 tahun, dan telah melalui 3 tahapan RPJMD.

“Tahun ini memasuki tahapan RPJMD keempat sekaligus terakhir yang merupakan finalisasi RPJMD Provinsi Kepulauan Riau yang memiliki sektor unggulan pariwisata dan kemaritiman, yang ke depannya perlu dijadikan prioritas pembangunan,” ungkap Jumaga.

Staf Ahli Bidang Pemerintahan Kemendagri, Suhajar Diantoro, dalam arahannya menyampaikan bahwa tahun 2022 merupakan tahun kunci untuk meletakkan kembali landasan bagi negara kita untuk keluar dari "middle income trap" sebelum tahun 2045.