News
·
3 September 2020 21:50

Aktivitas Kapal Cantrang dan Kapal Asing Meresahkan, Nelayan di Anambas Demo

Konten ini diproduksi oleh kepripedia
Aktivitas Kapal Cantrang dan Kapal Asing Meresahkan, Nelayan di Anambas Demo (264420)
searchPerbesar
Aksi demo nelayan Anambas di Gedung DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas, Kamis (3/9). Foto: Istimewa
Ratusan massa dari kelompok nelayan di Kabupaten Kepulauan Anambas, Kepulauan Riau menggelar aksi besar-besar ke Gedung DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas, Kamis (3/9).
ADVERTISEMENT
Massa mendatangi kantor DPRD untuk menyampaikan aspirasi mereka yang merasa resah dengan adanya aktivitas kapal tangkap ikan dengan cantrang dan kapal asing di perairan Anambas.
"Ini sebenarnya ungkapan keresahan kami para nelayan yang kami sampaikan ke pemerintah daerah. Ada beberapa tuntutan kami diantaranya soal kapal cantrang," ungkap Sekretaris Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Kepulauan Anambas, Dedi Syahputra kepada kepripedia.
"Jadi aksinya untuk mengingatkan pemerintah daerah untuk segera bertindak dan menyampaikan ini ke pemerintah pusat," tambahnya
Ia menuturkan, aksi tersebut bukan kali pertama, sudah berkali-kali dilakukan demo dan audiensi. Namun sejauh ini belum ada tindakan pemerintah daerah yang terlihat untuk menyelesaikan permasalahan kapal cantrang tersebut. Sehingga masyarakat harus kembali turun aksi bersama sekitar 700 orang untuk menyampaikan tuntutannya
ADVERTISEMENT
Menurut Dedi, kapal ikan cantrang selain mengganggu para nelayan lokal, juga dapat merusak biota laut dan membahayakan keselamatan nelayan. Karenanya, perlu diperhatikan oleh pemerintah daerah.
"Kami menanyakan soal legalitas kapal cantrang juga. Karena mengacu ke peraturan yang ada ini kan gak boleh. Jadi kami minta pemerintah menertibkan," imbuhnya.
Adapun tuntutan yang disampaikan terdiri dari 9 poin, yakni:
  1. Tuntaskan dan realisasikan hasil rekomendasi oleh Panitia Khusus (PANSUS) DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas tentang nelayan.
  2. Menolak rencana pemerintah melegalkan alat penangkapan ikan cantrang/trawl.
  3. Hentikan segera alat penangkapan ikan cantrang/trawl beroperasi di perairan Kabupaten Kepulauan Anambas-Natuna sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2016 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia.
ADVERTISEMENT
  1. Mendesak Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas dan Provinsi Kepulauan Riau menyampaikan penolakan alat penangkapan ikan cantrang/trawl di Perairan Kabupaten Kepulauan Anambas-Natuna kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia dan Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan.
  2. Mendesak lembaga/instansi terkait melakukan pengawasan secara rutin dan melibatkan nelayan.
  3. Mendesak lembaga/instansi terkait ,emperkuat pengawasan dan bertindak tegas terhadap kapal ikan asing di perairan Anambas- Natuna.
  4. Tertibkan pelanggaran zona tangkap kapal mayang di perairan Kabupaten Kepulauan Anambas-Natuna.
  5. Mendesak Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas serius dan sungguh-sungguh menyelesaikan persoalan nelayan.
  6. Jika desakan nelayan Kabupaten Kepulauan Anambas tidak diindahkan dalam 1x24 jam, nelayan akan bertindak di lapangan.
Aktivitas Kapal Cantrang dan Kapal Asing Meresahkan, Nelayan di Anambas Demo (264421)
searchPerbesar
Penandatanganan nota kesepakatan perwakilan massa aksi dengan pemerintah daerah. Foto: Istimewa
Dedi menambahkan, aksi demo yang berlangsung sejak pukul 9 pagi hingga 2 siang pun disambut oleh Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas, Bupati serta Wakil Bupati dan sejumlah kepala instansi terkait.
ADVERTISEMENT
"Hasilnya ada kesepakatan yang akan dilanjutkan ke pemerintah pusat," pungkasnya.
Sedangkan poin kesepakatan tersebut yakni:
  1. Pemerintah daerah Kepulauan Anambas dan DPRD Kepulauan Anambas dengan HNSI dan perwakilan nelayan serta instansi vertikal terkait untuk ke provinsi dan Jakarta membicarakan masalah kapal cantrang, pukat mayang, dan kapal ikan asing.
  2. Pemerintah daerah Kepulauan Anambas dan DPRD Kepulauan Anambas dengan HNSI dan perwakilan nelayan serta instansi vertikal, cabang dinas kelautan dan perikanan provinsi Kepulauan Riau, dan perwakilan HNSI turun ke lapangan untuk mengawasi kapal cantrang, pukat mayang, dan kapal ikan asing.
  3. Pemerintah daerah Kepulauan Anambas dan DPRD Kepulauan Anambas dengan HNSI dan perwakilan nelayan serta instansi vertikal terkait diikutsertakan dalam setiap rapat--rapat permasalahan nelayan.
***
Simak videonya
ADVERTISEMENT