Pelabuhan Sekupang Tetap Periksa Syarat Antigen Meski Sudah Dihapus

Konten Media Partner
4 Oktober 2021 22:14 WIB
·
waktu baca 2 menit
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Tumbur Hutasoit saat mengantarkan saudaranya yang urung berangkat ke Balai Karimun di Pelabuhan Domestik Sekupang dan tertunda karena tak mengantongi antigen. Foto: Zalfirega/kepripedia.com.
zoom-in-whitePerbesar
Tumbur Hutasoit saat mengantarkan saudaranya yang urung berangkat ke Balai Karimun di Pelabuhan Domestik Sekupang dan tertunda karena tak mengantongi antigen. Foto: Zalfirega/kepripedia.com.
ADVERTISEMENT
sosmed-whatsapp-green
kumparan Hadir di WhatsApp Channel
Follow
Belasan warga terpaksa tertunda berangkat ke Tanjung Balai Karimun di Pelabuhan Domestik Sekupang, Kota Batam, Kepulauan Riau, Senin (4/10), karena tak mengantongi hasil tes antigen.
ADVERTISEMENT
Padahal sebelumnya Gubernur Kepri, Ansar Ahmad, telah mengumumkan penghapusan syarat tes antigen untuk perjalanan antarpulau di Kepri, yang berlaku mulai Senin (4/10).
"Jadi begini ya, aturan sudah jelas bahwa Gubenur telah jumpa pers, Kepri turun level 2 dan syarat antigen ke luar pulau tidak ada lagi mulai sekarang," keluh salah satu warga Tumbur Hutasoit pada wartawan, Senin (4/10).
Ia mengungkapkan, jika di lapangan masih ada petugas di Pelabuhan Sekupang memberlakukan syarat antigen ke pulau yang ada di Kepri.
Anggota DPRD Batam itu mengaku menemui kejadian tersebut saat mengantar saudaranya yang akan berangkat ke Kabupaten Karimun. Kemudian tidak bisa berangkat karena tidak memiliki hasil tes antigen.
"Jadi karena petugas masih minta syarat tes antigen maka tak jadi berangkat. Padahal aturan sudah jelas bahwa tidak ada lagi antigen maka kita tidak antigen," ucap dia.
ADVERTISEMENT
Ia berharap, kebijakan Gubenur Kepri untuk meniadakan syarat tes antigen dapat sampai ke lapangan dan ditanggapi oleh stakeholder terkait.
"Kita cukup prihatin dengan petugas yang ada di lapangan, seharusnya mereka mengikuti perkembangan informasi."
"Jadi informasi yang diterima masyarakat sesuai dengan apa yang sudah dikeluarkan pimpinan daerah. Ini Gubernur sudah membuat kebijakan dan hari ini (Senin) mulai diterapkan. Nyatanya di lapangan belum diterapkan," pungkas dia.