Pemprov Berikan Waktu Sebulan BUP Untuk Berbenah

Direksi PT Pelabuhan Kepri bersama Asisten bidang Ekonomi Pembangunan Pemprov Kepri bergandengan tangan tanda berakhirnya konflik usai pelaksanakan RUPS

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau selaku pemegang saham utama Badan Usaha Pelabuhan (BUP) PT Pelabuhan Kepri akhirnya 'melunak', setelah melakukan melakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), dengan memberikan kesempatan kepada tiga direksi PT Pelabuhan Kepri untuk berbenah.

Ketiganya diberikan waktu satu bulan kedepan untuk melakukan rekonsiliasi berupa pembenahan internal maupun eksternal dalam tubuh PT Pelabuhan Kepri.

Asisten II Bidang Ekonomi Pembangunan Pemprov Kepri, Syamsul Bahrum dalam kesempatan itu mengakui, setelah diuraikan satu persatu permasalahan ini memang dapat disimpulkan selama ini tidak ada kekompakan ketiganya dalam bekerjasama.

Kendati demikian, dalam pelaksanaan RUPS ketiga direksi itu yakni Darmansyah, Rio Onasis dan Widrasto Dwi Guntoro memiliki itikad baik untuk saling berbenah.

"Kita sudah sepakat membuka peluang satu bulan rekonsiliasi pembenahan baik internal maupun eksternal," ujar Syamsul usai pelaksanaan RUPS di ruang kerjanya lantai 3 Kantor Gubernur Kepri, Pulau Dompak, Selasa (19/3/2019).

Dalam satu bulan kedepan, lanjut Syamsul, ketiganya memiliki segudang pekerjaan rumah yang harus dibereskan. Disamping menanam benih kekompakan satu sama lain, ketiganya juga harus menyiapkan Rencana Kerja Perusahaan (RKP) sebagai acuan kinerja mereka selama setahun.

Dalam RKP itu nanti harus tertera jelas target serta rincian biaya yang akan digunakan kedepannya. Hal tersebut dikarenakan, penyertaan modal BUP ini murni dari APBD Kepri, maka secara langsung setiap uang yang dibelanjakan harus menghasilkan sesuatu.

"Jadi RKP ini seperti APBD lah. Semuanya harus jelas mulai dari aspek biaya dan lain-lain. Agar, setiap uang yang dibelanjakan harus menghasilkan sesuatu," tegasnya.

Selain itu, Syamsul juga menyarakan, kedepan BUP harus didukung penuh dengan OPD lain. Dimana, masih banyak aset yang dibangun Pemprov Kepri yang harus dikelola untuk menghasilkan pendapatan.

Sementara itu, Komisaris Utama PT Pelabuhan Kepri, Huzrin Hood menyatakan, menerima kesempatan yang diberikan Pemprov Kepri berupa memberikan peluang satu bulan kedepan kepada tiga direksi tersebut.

Dirinya menyebut, meski sempat menyarankan pencopotan ketiganya dari jabatan direksi akibat konflik kepentingan. Namun, kesempatan ini merupakan peluang yang harus dimanfaatkan untuk memperbaiki kesalahan yang dilakukan sebelumnya.

"Kita lihat nanti apakah mereka bisa membuat RKP yang baik. Tapi jika tidak bisa maka bulan depan akan kita evaluasi kembali," tegasnya.

Selain itu, Direktur Utama (Dirut) PT Pelabuhan Kepri, Darmansyah mengungkapkan, pada intinya pekerjaan ini adalah kerjasama tim. Jika, dalam perjalanan ada ketimpangan maka perjalanan itu tidak akan sempurna sesuai dengan fungsi dan tupoksinya.

"Saya rasa tidak akan masalah. Kalau misal tusi ini bekerja, maka kita akan berkeja demi menghasilkan PAD," ucapnya.

Dirinya menambahkan, setelah dilantik dan serah terima dan diaudit, pihaknya menerima penyertaan modal sebesar Rp 21,5 miliar. Dengan melakukan upaya efisiensi dan menjalankan usaha yang ada, kini kas PT Pelabuhan Kepri sebesar Rp 23 miliar.

Penulis : Umay

Editor : Wak JK