Pemprov Kepri Turunkan Target PAD 2020 Mendatang

Ilustrasi. Foto : Istimewa

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menurunkan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak dan retribusi pada 2020 mendatang, sebelumnya ditargetkan Rp 1,2 triliun menjadi Rp 1,164 triliun atau turun sebesar Rp 35,5 miliar.

Anggota Badan anggaran (Banggar) DPRD Kepri, Irwansyah mengatakan, dari penjelasan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Kepri ada sejumlah persoalan yang membuat mereka mengambil inisiatif menurunkan PAD tersebut.

Yakni, pada 2020 mendatang BP2RD Kepri juga akan menurunkan target Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar 2,5 persen dari target tahun ini Rp1,1 triliun.

"Untuk mengimbanginya, maka BP2RD menaikan target Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) yang merupakan pajak kendaraan baru," katanya, Rabu (23/10/2019).

Selain itu, lanjut Irwansyah, pada 2020 mendatang Pemprov Kepri juga akan menghapus target retribusi labuh jangkar dan reklamasi dari PAD.

"Adapun target retribusi tahun depan hanya pada angka Rp3,7 miliar," ungkap Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini.

Sementara itu, anggota Banggar lainnya, Iskandarsyah sangat menyayangkan, sektor labuh jangkar tidak dihapus dalam komponen target PAD pada 2020 mendatang.

Menurutnya, untuk labuh jangkar hanya tinggal menunggu Pergub dari Gubernur Kepri. Ia juga heran, kenapa Plt Gubernur tidak berani bertindak mengenai masalah ini.

"Kita ketahui selama dua tahun anggaran, target retribusi dari labuh jangkar adalah sebesar Rp60 miliar. Lantas tahun depan nol persen targetnya, sebenarnya ada apa sampai peluang besar ini tak berani ditangkap," ujar Iskandarsyah.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut mengungkapkan, pada tahun 2020 mendatang APBD Kepri akan terbebani dengan dengan sejumlah proyek strategis dan pelaksanaan Pilgub yang memakan alokasi anggaran besar. Paling tidak sekitar Rp 370 miliar lebih hanya diperuntukan bagi dua kegiatan.

Pertama, menuntaskan proyek Gurindam 12 yang nilainya mencapai Rp 220 miliar, lalu untuk pelaksanaan Pilgub Kepri berpotensi tembus pada angka Rp150 miliar. Mencakup biaya pelaksanaan, pengawasan hingga pengamanan.

"Kita akan diskusikan persoalan labuh jangkar ini secara lebih lanjut. Ironis tentunya sebagai daerah kepulauan, tetapi penyumpang PAD terbesar lahir dari sektor daratan, khususnya PKB," tegas Ketua Komisi II DPRD Kepri ini.