Pengacara Minta Asisten II Pemprov Kepri Dihadirkan Dalam Sidang

Asisten II Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Kepri Syamsul Bahrum. Foto: Ismail/kepripedia.com

Kuasa Hukum Gubernur non aktif Kepulauan Riau Nurdin, Andi M Asrun meminta Syamsul Bahrum memberikan kesaksian pada sidang selanjutnya, Asisten II Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Kepri tersebut menurutnya merupakan pejabat yang mengetahui terkait perizinan pemanfaatan ruang laut yang telah diterbitkan.

Terutama perizinan prinsip yang sudah ditandatangani oleh Nurdin Basirun kala itu.

"Kita akan minta ke JPU (Jaksa Penuntut Umum,red) KPK untuk menghadirkan Syamsul Bahrum, karena perlu ada klarifikasi terkait perizinan tentang pemanfaatan ruang laut," ujarnya, Jumat (14/2/2020) lalu.

Asrun mengemukakan, beberapa sidang terakhir JPU tidak lagi menyinggung terkait adanya indikasi gratifikasi jabatan yang dituduhkan kepada Nurdin. Melainkan, hanya terfokus pada persoalan perizinan Tanjung Piayu.

Oleh karena itu, kehadiran Syamsul Bahrum sebagai orang yang sangat mengetahui terkait perizinan ini sangat penting dan dinantikan.

"Kami sangat berharap Syamsul (Bahrum) bisa dihadirkan," ucapnya.

Sidang Nurdin akan kembali digelar pada Senin (24/2/2020) mendatang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Masih sama dengan agenda sebelumnya, sidang nanti masih dengan agenda mendengarkan saksi.

Sementara itu, Syamsul Bahrum saat dikonfirmasi terkait persoalan tersebut enggan menanggapi secara serius. Bahkan, dirinya menolak memberikan jawaban saat ditanyakan soal perizinan pemanfaatan laut yang telah diterbitkan.

Terutama, persoalan izin prinsip reklamasi Tanjung Piayu, Kota Batam yang menjerat Nurdin Basirun.

"Tidak, tidak. Nanti lain saya bilang, lain ditulis. Kita profesional saja, kalau diminta bersaksi kita penuhi," ketusnya menjawab wartawan saat meninjau kesiapan MTQ di lokasi proyek Gurindam 12, Tepi Laut Tanjungpinang, Kepulauan Riau, Senin (17/2/2020) lalu.