Plt Gubernur Kepri Minta Kepala Daerah Lain Tak Terapkan Lockdown Lokal

Plt Gubernur Kepri, Isdianto (Tengah) didampingi Kadinkes Kepri dan Sekdaprov Kepri. Foto: Ismail/kepripedia.com

Pelaksana tugas (Plt) Gubernur Kepulauan Riau Isdianto meminta seluruh pimpinan daerah se-Indonesia tidak menerapkan kebijakan 'lockdown lokal' di daerah masing-masing.

Hal tersebut mengingat wilayah Kepri merupakan satu-satunya pintu masuk kepulangan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dari Malaysia dan Singapura.

"Jumlahnya pun tidak tanggung-tanggung, yakni mencapai 3000 per harinya. Jika ini terus berkelanjutan, maka para TKI ini akan menumpuk di Kepri dikhawatirkan hal ini akan berdampak yang kurang baik bagi masyarakat setempat," ucap Isdianto saat menghadiri rapat koordinasi melalui video conference, Minggu (30/3).

Dalam rapat yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan tersebut. Isdianto menyampaikan, jika daerah lain menerapkan 'lockdown lokal', maka warganya yang baru pulang dari negara jiran tidak bisa kembali ke daerahnya. Sehingga, akan terjadi penumpukan di Kepri.

Maka, kondisi tersebut akan cukup merepotkan bagi Pemprov Kepri.

"Jujur saja, ngurus warga kami saja kami sudah kewalahan. Apalagi kalau ada warga daerah lain yang numpuk di sini. Makanya kami mohon kepada bapak Menteri agar segera mencarikan solusi guna menyelesaikan persoalan ini," katanya.

Kendati demikian, lanjut Isdianto, pihaknya tetap akan menerima kepulangan TKI melalui wilayah Kepri. Namun, untuk meminimalisir resiko wabah covid-19, pihaknya akan menyiapkan skema pemulangan tersebut. Yakni, yang semulanya hanya menggunakan satu pintu di Karimun saja, kini diusulkan menjadi tetap 2 pintu, yakni Karimun dan Batam.

"Karimun ini padat penduduknya dan masyarakatnya juga kurang setuju dengan wacana ini. Saran saya untuk di Kepri ada di Batam dan Karimun," usulnya.

Selain permasalahan TKI, Isdianto juga melaporkan kurangnya Alat Perlindungan Diri (APD) di Kepri. Ia menyebut, Kepri masih membutuhkan sekitar 10 ribu lagi. Kemaren sudah dikirim 2000 dari pusat.

"APD sebanyak 10 ribu yang kita butuhkan itu untuk RS Galang dan selebihnya untuk RS lain yang ada di Kepri," ujar Isdianto.

Menanggapi hal ini Luhut menyetujuinya dan agar segera diatur secara teknis. Termasuk soal teknis karantina sebelum para WNI pulang ke daerah masing-masing dan lain sebagainya.