Raih WTP Ke-10, BPK Tetap Berikan Catatan Perbaikan ke Pemprov Kepri

Konten Media Partner
29 Mei 2020 17:32 WIB
comment
1
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
ADVERTISEMENT
Plt Gubernur Kepri, Isdianto dan Ketua DPRD Kepri, Jumaga Nadeak. Foto: Ismail/kepripedia.com
Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualiaan (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
ADVERTISEMENT
Raihan opini WTP ke-10 ini disampaikan melalui Paripurna Penyampaian laproan BPK RI terhadap laporan keuangan Pemprov Kepri Tahun 2019 di Kantor DPRD Kepri Pulau Dompak, Jumat (29/5).
Tak seperti paripurna penyampaian laporan BPK RI biasanya, paripurna kali ini dilakukan secara daring/online melalui video confrence antara DPRD Kepri dan anggota BPK.
Anggota Lima Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Baharullah Akbar menyampaikan, pihaknya memberikan apresiasi yang tinggi kepada Pemprov Kepri yang telah mempertahan opini WTP untuk ke-10 kalinya. Oleh karena itu, dirinya berharap raihan tersebut dapat dipertahankan sehingga sistem keuangan Pemprov Kepri tetap berasaskan akuntabel dan transparan.
"Dengan ini laporan keuangan Pemerintah Pemprov Kepri Tahun Anggaran 2019 meraih opini Wajar Tanpa Pengecualiaan (WTP) artinya WTP ini merupakan yang ke 10 diraih Provinsi Kepri," kata Baharullah, Jumat (29/5).
ADVERTISEMENT
Kendati demikian, raihan tersebut tentu saja tidak terlepas dari sejumlah catatan serta temuan dari BPK.
Dimana ada sejumlah laporan keuangan di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Kepri yang harus diperbaiki dan itu menjadi rekomendasi BPK.
"Kami memberikan waktu selama 60 hari kedepan untuk memperbaiki rekomendasi tersebut kepada Pemprov Kepri," ujar Baharullah.
Sementara itu, Ketua DPRD Provinsi Kepri, Jumaga Nadeak memberi selamat atas keberhasilan Pemprov Kepri meraih opini WTP dari BPK RI. Namun demikian, seluruh catatan dan temuan tersebut, diharapkan dapat segera ditindaklanjuti oleh Pemprov Kepri.
DPRD, lanjutnya, akan segera membentuk Panitia Khusus yang membahas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).
"Pansus ini nantinya akan membahas laporan hasil pemeriksaan BPK ini," kata Jumaga di Paripurna pertama secara online tersebut.
ADVERTISEMENT
Selain itu, Plt Gubernur Kepri, Isdianto dalam pidatonya mengucapkan rasa syukurnya terhadap raihan yang ke-10 kalinya opini WTP untuk Pemprov Kepri terhadap laporan keuangan itu.
Kendati demikian, Isdianto pun mengakui raihan tersebut masih terdapat sejumlah persoalan yang harus diperbaiki demi mewujudkan sistem keuangan yang akuntabel.
Oleh karena itu, kedepan pihaknya akan berupaya untuk memperbaiki sejumlah persoalan tersebut.
"Mudah-mudahan kedepan kami dapat memperbaiki sejumlah rekomendasi yang diberikan BPK," tukasnya.