Relaksasi Pajak Kendaraan Bermotor Sebabkan Pendapatan Daerah Kepri Naik

Rapat paripurna di Kantor DPRD Kepri, Pulau Dompak, Selasa (21/9). Foto: Ismail/kepripedia.com

Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Marlin Agustina, menyampaikan jawaban pemerintah atas pandangan fraksi DPRD terhadap nota keuangan ranperda APBD perubahan 2021.

Ia menerangkan, APBD Kepri 2021 dirancang untuk meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Namun, tetap menjaga sinergitas dengan program-program prioritas nasional. APBD Kepri 2021 Rp 3,988 triliun mengalami pengurangan Rp 68,2 miliar, menjadi Rp 3,918 triliun pada APBD Perubahan 2021.

Sementara, pendapatan daerah yang sebelumnya diproyeksikan Rp 3,701 tirliun dalam perubahan menjadi Rp 3,854 triliun atau mengalami kenaikan sebesar Rp 152,29 miliar.

Kemudian, pembiayaan daerah yang semula Rp 285 miliar mengalami pengurangan Rp 220,4 miliar. Sehingga, dalam perubahan APBD pembiayaan daerah menjadi Rp 64,5 miliar.

Menurutnya, hampir seluruh fraksi memberikan pandangan terhadap sektor pendapatan. Dimana, pada perubahan 2021 terdapat kenaikan pendapatan sebesar Rp 152,29 miliar. Dengan rincian, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp 83,4 miliar, dana perimbangan Rp 42,5 miliar, dan pendapatan lain-lain yang yang sah Rp 20,2 miliar.

"Kenaikan PAD merupakan dampak kebijakan Pemprov Kepri terkait penghapusan sanksi dan keringanan pajak kendaraan bermotor," ujarnya dalam paripurna di Kantor DPRD Kepri, Pulau Dompak, Selasa (21/9).

Dijelaskan Marlin, sesuai dengan pandangan Fraksi PDI Perjuangan, APBD Kepri 2021 tetap fokus pada pemulihan ekonomi dan jaringan pengaman sosial pada masa pandemi COVID-19 sesuai dengan arahan pemerintah pusat.

Sementara, Fraksi Gerindra yang meminta agar Pemprov Kepri meminimalisir atau bahkan meniadakan kegiatan-kegiatan yang tidak penting atau output-nya tidak berdampak kepada masyarakat. Untuk itu, Marlin menjawab, sejak dilantiknya Gubernur dan Wagub pihaknya langsung melakukan rasionalisasi anggaran dengan memangkas kegiatan-kegiatan di OPD.

"Fraksi Golkar, Nasdem, PKB-PPP, dan Harapan terimakasih telah mengapresiasi Pemprov Kepri yang menyusun APBD 2021. Saran dan masukan akan kami dengar untuk memperbaiki kedepan," katanya.

Sementara itu, Wakil Ketua II DPRD Kepri, Raden Hari Tjahyono, mengungkapkan setelah Pemprov Kepri menjawab pandangan fraksi terhadap nota keuangan dan ranperda APBD Perubahan Kepri 2021. Selanjutnya, Banggar DPRD dan TAPD Pemprov Kepri melakukan pembahasan.

"Selanjutnya DPRD bersama TAPD melakukan pembahasan nota keuangan dan ranperda APBD Perubahan 2021," demikian Raden.