Rencana Pembangunan Diharapkan Terukur dan Prioritas

Jelang Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Provinsi

Kominfo Kepri / F. net

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau akan melaksanakan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Provinsi Kepri pada 27 - 28 Maret 2019 mendatang, Kepala Badan Perencanan , Penelitian dan Pembangunan (Barenlitbang) Pemprov Kepri Naharuddin mengingatkan aparatur pemerintahan dari tingkat kelurahan, kecamatan serta kabupaten dan kota agar mengajukan rencana pembangunan sesuai dengan kebutuhan.

"Ajukan rencana pembangunan sesuai dengan kebutuhan dan sesuai skala prioritas," ungkapnya, Sabtu(16/3/2019).

Menurut Nahar usulan rencana pembangunan dalam Musrenbang tidak perlu berpatokan pada jumlah yang banyak. Yang terpenting adalah usulan tersebut sesuai dengan skala prioritas dan dibutuhkan oleh masyarakat.

"Tidak perlu banyak. Cukup fokus satu saja. Kalau mau bangun jalan atau jembatan di kampung, fokus saja di situ. Saya yakin pasti diterima dan terealisasi," anjurnya.

Selain itu, ia mengingatkan para aparatur pemerintahan di tingkat bawah supaya mengajukan rencana pembangunan sesuai dengan kewenangan. Misalnya, mengajukan pembangunan jalan kabupaten dan kota kepada Provinsi Kepri. Padahal kewenangan untuk membangun jalan tersebut berada di pemerintah kabupaten dan kota.

"Hal-hal seperti itulah yang mesti diperhatikan secara serius," tegas Nahar.

Musrenbang Tingkat Provinsi Kepri akan dihadiri oleh pejabat dari Bappenas, Kemendagri, Kemenkeu, Bupati dan Wali Kota, seluruh kepala dinas tingkat provinsi kabupaten dan kota, FKPD Kabupaten dan Kota, DPRD Kepri serta Kabupaten dan Kota, anggota DPR RI, DPD RI, pers dan Ormas.

Jumlah peserta Musrenbang bisa mencapai 1200 orang.

Dalam Musrenbang tersebut akan dibahas beberapa isu strategis. Menurut Naharuddin, isu strategis yang diusung adalah keberlanjutan pembangunan dengan titik prioritas yakni peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang akuntabel, iklim investasi yang kondusif, pemerataan infrastruktur dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berbudaya.

"Untuk prioritas pada peningkatan kualitas pelayanan publik kita fokus pada laporan kinerja pemerintah daerah, kapasitas fiskal, kapasitas keuangan dan kekayaan daerah," sebut Naharuddin lagi.

Sedangkan prioritas di peningkatan iklim investasi adalah fokus pada peningkatan investasi pada promosi investasi, kemudahan perizinan, penegakan peraturan daerah, peningkatan rasa keaman dan ketertiban. Prioritas pada pada pelayanan dasar terfokus pada peningkatan kualitas mutu pendidikan menengah atas, sumber daya manusia di bidang kesehatan, pencegahan dan penanganan penyakit menular dan tidak menular.

Prioritas pada daya saing ekonomi, kita fokus pada pengembangan UMKM, koperasi, industri pengolahan, perdagangan, peningkatan profesionalisme tenaga kerja, produktivitas pertanian hortikultura, perikanan tangkap, budi daya dan hasil olahan perikanan, pariwisata bahari, pembenahan fasilitas perhubungan. Sedangkan prioritas pada kebudayaan Melayu mencakupi promosi potensi budaya Melayu Kepri, peningkatan pelestarian adat dan seni budaya daerah.

"Lima skala prioritas ini akan jadi acuan bagi stakeholder untuk menyusun kegiatan-kegiatan. Kita harapkan kabupaten dan kota bersinergi dengan Pemprov Kepri. Semua ikut berpartisipasi dalam menyampaikan pendapat dan pemikiran sehingga Musrenbang bisa hasilkan dokumen perencanaan yang baik bagi Kepri," harapnya.

Penulis : Umay

Editor : Wak JK