Sebut Tak Ada Janji 100 Hari Kerja, Ansar: Kerjakan yang Bisa Dikerjakan

Gubernur Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Ansar Ahmad, Foto: Ismail/kepripedia.com

Gubernur Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) Ansar Ahmad menanggapi sejumlah pertanyaan hingga kritikan soal program 100 hari kerja sejak dilantik pada tanggal 26 Februari 2021 di Istana Negara, Jakarta, oleh Presiden Joko Widodo.

"Dari awal saya dan Ibu Marlin Agustina (Wakil Gubernur) tak ada janji program 100 hari kerja. Kami kerjakan apa yang bisa dikerjakan, tak ada istilah santai-santai," kata Ansar Ahmad.

Ansar menyebut semua yang dilakukannya bersama Marlin butuh proses, apalagi keduanya baru tiga bulan menjabat sebagai Kepala Daerah.

Dia juga menyatakan untuk membelanjakan uang APBD tidak semudah uang pribadi, di mana hari ini punya uang lalu langsung bisa digunakan untuk berbagai keperluan.

"Belanja APBD untuk pembangunan, ada prosedur yang harus dipatuhi, tidak boleh sembarangan," ujarnya.

Lanjut dia saat ini pihaknya tengah fokus menyusun rencana proyek-proyek straregis, seperti Jembatan Batam-Bintan, Bandara Busung, Batam Logistik Ekosistem, dan Batam Aero Technic.

Semuanya sedang berproses, katanya, sejumlah kementerian ikut membantu Pemprov Kepri membahas satu persatu proyek strategis tersebut. Jika ada kendala misalnya menyangkut regulasi dan perizinan, maka akan segera dicarikan solusi secara bersama-sama.

"Selama beberapa hari ini, kementerian teknis sudah turun ke Provinsi Kepri, ini semua bentuk perhatian pusat untuk daerah kita," tutur Ansar.

Politisi Golkar itu pun minta dukungan kepada semua eleman masyarakat agar pembangunan prioritas di daerah itu dapat segera terwujud dengan mengandalkan dana APBD hingga APBN.

"Kami kejar terus ke pusat, agar proyek strategis di daerah ini dibiayai APBN. Karena saya yakin, Provinsi Kepri akan jadi lokomotif ekonomi nasional," kata Ansar menegaskan.

Sementara itu, Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Kepri Wahyu Wahyudin mengkritisi 100 hari kerja pasangan Gubernur-Wakil Gubernur, Ansar Ahmad-Marlin Agustina.

Wahyudin di Tanjungpinang memberikan beberapa catatan kepada Ansar-Marlin. Antara lain, penanganan pandemi COVID-19 dinilainya belum berhasil, seiring makin meningkatnya jumlah kasus aktif di daerah tersebut.

“Angka COVID-19 masih tinggi, kami nilai pasangan Ansar-Marlin belum berhasil tangani pandemi di 100 hari pertama,” ujar Wahyudin.

Politisi PKS itu mengatakan tingginya kasus pandemi juga sangat berdampak terhadap peningkatan jumlah pengangguran di Provinsi Kepri.

Tak tanggung-tanggung, pada Februari 2021 daerah ini berada di posisi pertama sebagai provinsi dengan tingkat pengangguran terbuka (TPT) tertinggi di Indonesia, yaitu sebesar 10,12 persen.

Dia turut menyoroti rendahnya serapan anggaran yang baru mencapai sekitar 30 persen. Fokus anggaran saat ini hanya menyasar belanja rutinitas pegawai dan kantor, untuk kegiatan fisik bahkan belum berjalan sama sekali.

Dia mendorong Ansar-Marlin menggesa serapan anggaran guna menggerakkan roda perekonomian masyarakat.

"Dalam situasi COVID-19, belanja daerah jadi salah satu stimulus pemulihan ekonomi," ungkapnya.