Serapan Dana Desa di Kepri Capai Rp 186,22 Miliar

Ilustrasi uang. Foto: Pixabay

Serapan realisasi dana desa di Provinsi Kepulauan Riau hingga 19 Agustus 2021 sudah mencapai Rp 186,22 miliar atau sekitar 67,37 persen. Dari lima kabupaten, Natuna menjadi daerah yang realisasinya paling tinggi pada angka 74,83 persen, disusul Anambas 73,16 persen, Bintan 67,51 persen, Lingga 65,13 persen, dan Karimun 53,25 persen.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DPMD Dukcapil) Provinsi Kepri, Sardison, mengatakan tahun ini Kepri memperoleh pagu dana desa sebesar Rp 276,39 miliar. Jumlah tersebut diperuntukkan kepada 275 desa di lima kabupaten di Kepri.

Dijelaskan Sardison, tidak sama dengan tahun-tahun sebelumnya, skema penyaluran dana desa tahun ini berbeda. Sesuai dengan petunjuk Kementerian Desa dan Kementerian Keuangan penggunaan dana desa tahun ini diwujudkan dalam bentuk bantuan langsung tunai (BLT) dan non BLT. Dimana, dari total pagu dana desa Kepri sebesar Rp 91,36 miliar atau sekitar 33 persen diperuntukkan untuk dana desa BLT. Sementara sisanya Rp 185,02 miliar merupakan dana desa non BLT.

Dana desa BLT tersebut diperuntukkan kepada warga desa yang masuk dalam kelompok keluarga penerima manfaat (KPM) sebesar Rp 300 ribu per Kartu Keluarga selama setahun.

"Namun, warga yang mendapat BLT dana desa ini merupakan warga yang tidak menerima program bansos, PKH, BNPT maupun BST dari Kemensos. Sehingga, bisa diakomodir melalui dana desa," terang Sardison, Rabu (25/8).

Hingga saat ini, lanjutnya, realisasi penyaluran BLT dana desa di Kepri sudah mencapai Rp 64,39 miliar atau 70,48 persen. Dimana, warga telah menerima dua kali pencarian pada triwulan I dan II 2021.

"Menunggu pencarian triwulan selanjutya untuk Juli, Agustus September, dan seterusnya," tutur Sardison.

Selain itu, untuk realisasi dana desa non BLT Rp di Kepri saat ini sebesar Rp 121,82 miliar atau 65,84 persen. Menurut Sardison, rata-rata desa hingga saat ini sudah menyelesaikan pencarian dana desa tahap II. Tinggal menyelesaikan proses administrasi untuk pencairan tahap III dan seterusnya.

Dikatakannya, sesuai dengan arahan Kementerian Desa arah pembangunan desa tahun ini difokuskan pada penanganan Covid-19, program padat karya, penanganan stunting, pemulihan ekonomi, dan peningkatan daya beli masyarakat desa.

"Harapan kita Mudah-mudahan program yang dijalankan pemerintah desa dapat berjalan lancar tanpa kendala," harap Sardison.