Soal Perpanjangan PPKM, Gubernur Kepri: Pusat Harus Bijak Menentukan

Petugas melakukan penyetopan kendaraan yang melintas saat penerapan PPKM level 4 di Kepri. Foto: Ismail/kepripedia.com

Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad, meminta pemerinah pusat bersikap bijak dalam menentukan penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 4 akan dilanjutkan atau tidak.

Menurutnya, hingga saat ini Pemprov Kepri masih menunggu kebijakan dari pemerintah pusat mengenai lanjutan PPKM Level 4 tersebut, sehingga apapun kebijakan yang diberikan pemerintah pusat Pemprov Kepri akan mengikutinya.

"Harapan kita pemerintah pusat bijak menentukan ini dilanjutkan atau tidak," ungkapnya.

Ansar menilai penerapan PPKM cukup efektif untuk menekan angka COVID-19 di Kepri. Hal itu dilihat dari angka konfirmasi positif yang terus mengelami penurunan. Namun demikian, angka penambahan COVID-19 di Kepri masih tergolong tinggi.

Karena, masih pada angka 300-500 orang terkonfirmasi per hari. Maka dari itu, ia berharap angka tersebut dapat ditekan hingga satu digit ke depan.

"Namun angka kesembuhan kita juga tinggi, dan kita berharap terus surplus dibandingkan yang terkofirmasi," demikian Ansar.

Sementara itu, Anggota DPRD Kepri, Kamarudin Ali, meminta Pemerintah Pusat tidak memperpanjang PPKM Level 4. Hal tersebut karena dikhawatirkan semakin panjangnya penerapan PPKM Level 4 akan menghambat upaya pemulihan ekonomi di daerah.

"Aturan PPKM memicu turunnya pemasukan pedagang kecil, sebab aktivitas penjualan dibatasi ditambah daya beli masyarakat turun," ungkapnya.

Ia bahkan mengaku pesimis jika penerapan PPKM diperpanjang, sektor perdagangan akan berjalan maksimal. Sehingga, membuat pertumbuhan ekonomi menjadi terhambat seiring pembatasan kegiatan masyarakat hingga dunia usaha.

Menurutnya, meski dari data BPS belum lama ini menunjukkan ekonomi Kepri mengalami pertumbuhan 6,9 persen pada triwulan II 2021 dibanding triwulan II 2022. Namun, kenyataannya hal itu tidak berpengaruh pada ekonomi masyarakat pedagang kecil yang paling merasakan dampak PPKM.

"Intinya ekonomi daerah memang tumbuh, tetapi tidak bagi para pedagang kecil," ujarnya

Namun demikian, lanjut Politisi Golkar ini, dari sisi menekan angka COVID-19 ia tidak tidak menampik jika kebijakan PPKM khususnya di Provinsi Kepri mampu menekan angka kasus COVID-19 hingga 50 persen.

"Namun di sisi lain, masyarakat terutama pedagang kecil dan UMKM kerap mengeluhkan tidak leluasa berjualan sejak PPKM diterapkan pada 12 Juli 2021 lalu," katanya.

Untuk diketahui, berdasarkan data Satgas Penanganan COVID-19 Kepri per tanggal 8 Agustus 2021 penambahan angka terkonfirmasi positif sebanyak 281 orang. Sehingga, total kasus yang masih aktif saat ini sebanyak 4.991 orang.

Untuk pasien yang sembuh juga bertambah 443 orang dan korban meninggal dunia sebanyak 16 orang. Dengan demikian, total kasus meninggal hingga saat ini 1.365.