Tanggapan DPRD Batam Soal Himbauan Presiden
DPRD Batam Tanggapi Pernyataan Presiden Soal Perda
PerbesarADVERTISEMENT
Presiden Joko Widodo meminta kepada para legislatif ditiap daerah untuk mengurangi pembuatan Perda, karena dinilai sudah banyak Perda aturan-aturan yang ada di Indonesia.
ADVERTISEMENT
"Saya minta kepada DPRD yang ada di daerah agar bisa mengurangi pembuatan Pperda yang dinilai banyak aturan-aturan sementara aturan sudah banyak sehingga iklim investasi yang masuk menjadi bingung," kata Jokowi dalam sambutannya saat Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Indonesia Maju Pemerintah Pusat dan Forkopimda di Sentul International Convention Center, Bogor, Rabu (13/11) lalu.
Menanggapi hal itu anggota DPRD Kota Batam, Safari Ramadhan mengaku kebijakan itu sudah lama diterapkan, namun hingga kini pihaknya menunggu arahan dari menteri dalam negeri (Mendagri) untuk menyesuaikan.
"Kita di daerah menyesuaikan saja dan yang perlu menjadi perhatian kita tentu kita akan memperhatikan Perda yang betul betul prioritas," kata Safari kepada kepripedia, Jumat (15/11).
"Saat ini Batam sudah sesuai dengan arahan pak Presiden," lanjutnya.
ADVERTISEMENT
Ketika disinggung tentang batasan kunjungan kerja (Kunker) seperti permintaan presiden, Safari menilai setiap Perda yang dikeluarkan membutuhkan konsultasi ke Mendagri di Jakarta dan mencari masukan dari daerah lain sebagai muatan isi dari Ranperda itu, dan itu berkemungkinan juga di terapkan di daerah lain.
Anggota DPRD Kota Batam, lainnya Arlon Veristo mengaku arahan Presiden dinilai sangat baik dan bagus. Selama pembuatan Perda untuk kemajuan daerah tak ada masalah.
"Tinggal penyesuaian lagi, berarti harus memilih perda yang harus diprioritaskan untuk kemajuan daerah, terkait kunker ya harus dikurangi nanti," ucap Politikus NasDem itu.