Wakil Ketua DPRD Lingga: Pemulangan Perantau Sangat Dilematis

Wakil Ketua DPRD Lingga, Salmizi. Foto: Istimewa

Wakil Ketua DPRD Lingga, Salmizi menilai kebijakan untuk melakukan pemulangan perantau asal Kabupaten Lingga diberbagai daerah merupakan hal yang beresiko namun dilematis bagi Pemerintah Daerah.

Kondisi ini disampaikannya usai munculnya pro dan kontra terkait kebijakan Pemda Lingga untuk menyediakan fasilitas untuk memulangkan mahasiswa ke kampung halaman.

"Sementara kita bloking area, kemudian Pemda memulangkan mahasiswa dalam jumlah besar dari daerah yang sudah ada kasus positif banyak di Kepri. Ini beresiko," ungkap Salmizi kepada kepripedia, Jumat (24/4).

Secara keseluruhan, Pria yang akrab disapa Emi ini menyebutkan tidak ada jaminan perantau termasuk mahasiswa yang dipulangkan tidak terpapar virus corona sehingga bisa leluasa dilakukan.

Namun disisi lain, lanjutnya, turut merasakan kekhawatiran para mahasiswa dan perantau dengan wabah COVID-19 tersebut.

"Serba salah sebenarnya. Dibalikkan takutnya sudah terpapar virus, kalau tidak ya khawatir mereka disana," ujarnya

Emi pun berpesan, setelah dipulangkan oleh Pemda, ia berharap mahasiswa yang dipulangkan mengikuti SOP yang telah ditetapkan.

Mengingat kondisi perkembangan COVID-19 tersebut kini memiliki Orang Tanpa Gejala (OTG) yang juga dengan prosentase tinggi dan sangat perlu jeli diperhatikan.

Terkait permintaan kepulangan dari perantau lainnya yang non Mahasiswa, Emi mengaku saat kebijakan tersebut diputuskan, secara pribadi tidak ikut terlibat.

Namun Ia mengakui juga menerima sejumlah keluhan dari masyarakat secara langsung ke kontak pribadinya terkait kebijakan yang hanya memulangkan mahasiswa.

"Banyak yang kontak dari Batam dan lain-lain. Mereka intinya merasa pilih kasih padahal sama-sama KTP Lingga, kami juga minta difasilitasi," cerita dia.

Terkait itu, Emi berharap Pemda Lingga harus benar-benar melakukan pertimbangan yang matang. Jika memang harus disamaratakan maka perantau yang bekerja memang harus juga di fasilitasi.

Dibalik itu, jika dilakukan pemulangan, menurutnya diperlukan ketelitian dan kesiapan. Terpenting fasilitas isolasi bagi mereka yang kembali dan menjalani karantina, sehingga proses pemantauan lebih terpadu. Termasuk juga APD tenaga medis sebagai garda terdepan yang turut dipastikan.

"Ada gedungnya yang bisa kita manfaatkan sebagai tempat karantina, Jangan jumlah besar sampai tak tetangan kita," kata Emi.

Lebih jauh, politisi PKS ini menyampaikan, perlu juga menjadi pertimbangan Pemda ialah keputusan Presiden Jokowi untuk melarang adanya mudik. Sehingga tidak ada tumpang tindih saat pusat melarang mudik, Pemda malah membuka akses.

"Terlebih itu semua, kita berharap Kabupaten Lingga senantiasa aman, dan mudah-mudahan bertahan zero kasus." tutupnya.

ads