Benih Lobster dan Konstitusi dalam Polemik

Benih Lobster. Foto: dok. KKP

UUD 1945 telah mengamanatkan kepada kita terutama kepada pemerintah bahwa di dalam mengelola sumberdaya alam yang ada harus ditujukan bagi terwujudnya sebesar-besar kemakmuran rakyat. Ini artinya kita harus bisa mengelolanya secara maksimal sebab kalau tidak maka tujuan dari amanat tersebut tidak akan bisa tegak dengan sebaik-baiknya. Untuk itu jelas diperlukan SDM, ilmu pengetahuan, dan teknologi.

Oleh karena itu wajiblah bagi bangsa ini untuk mencetak SDM yang mampu merebut dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi terutama yang terkait dengan sumber daya alam yang kita punyai termasuk dalam masalah benih lobster yang akhir-akhir ini banyak dibicarakan. Kita dapat memahami mengapa masalah benih lobster ini banyak dibicarakan karena kita dituntut oleh konstitusi untuk menciptakan sebesar-besar kemakmuran rakyat. Oleh karena itu yang kita jual jangan benihnya karena keuntungannya hanya sedikit tapi adalah lobsternya karena inilah yang akan mendatangkan keuntungan yang sebesar-besarnya bagi kita. Oleh karena itu mungkin saja ada yang beralasan kita menjual benihnya karena alamiahnya benih lobster tersebut yang bisa survive hanya 0,01% sedangkan yang 99,99% akan mati atau dimangsa dan disantap oleh predatornya.

Oleh karena itu dalam logika mereka dari pada kita tidak dapat apa-apa karena benih-benih tersebut akan mati dan hilang juga secara alamiah maka lebih baik benih lobster tersebut kita tangkap lalu dijual ke luar negeri sehingga kita dapat duit apalagi pasar untuk itu sudah ada yaitu Vietnam. Vietnam lalu membeli dan membudidayakan benih-benih yang kita anggap sudah tidak bernilai tersebut dan hasilnya ternyata mereka mampu membuat 70% dari benih-benih tersebut survive sehingga mereka bisa menjual lobster-lobsternya di pasar dalam negeri dan luar negerinya dengan harga yang tinggi sehingga mereka bisa mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Jadi kalau diibaratkan kita hanya dapat putiknya sementara orang lain dapat buahnya. Untuk itu pemerintah harus bisa melakukan langkah-langkah besar dan strategis dalam hal yang menyangkut lobster ini yang dijiwai dan disemangati oleh keinginan yang kuat untuk mewujudkan sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Oleh karena itu kalau alasannya kita belum bisa melakukan itu karena kita belum punya sdm yang handal dalam hal tersebut maka untuk tegaknya pasal 33 UUD 1945 tersebut kita bisa membayar dan mengontrak SDM yang handal dari Vietnam tersebut untuk membantu mengelola sumber daya alam kita sambil kita melakukan transfer ilmu pengetahuan dan teknologi dari mereka sehingga kita harapkan setahun dua tahun ke depan kita sudah punya SDM yang handal untuk itu sehingga kita sudah bisa memenuhi amanat dari konstitusi yang kita hormati dan junjung tinggi tersebut.